Soal Stiker Paslon di Angkutan Umum, KPU Sudah Berkoordinasi dengan Bawaslu

PURWAKARTA, iNewsPurwakarta.id – KPU Purwakarta siap turut serta menertibkan segala bentuk  pelanggaran yang dilakukan peserta Pilkada Purwakarta, terlebih pada masa kampanye.

Demikian dilontarkan Ketua KPU Purwakarta Dian Hadiana, mengomentari adanya peserta Pilkada yang mengangkangi Keputusan KPU No.949 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye.

Baca Juga

KPU Purwakarta Umumkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pilkada Purwakarta 2024

Terhadap persoalan tersebut, Dian mengaku sudah berkoordinasi dengan Bawaslu Purwakarta.

“Terkait pelanggaran adiministratif, termasuk pemasangan APK atau BK yang melanggar, KPU siap berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menertibkannya, sepanjang ada rekomendasi dari Bawaslu,” ujar Dian, Jumat (25/10/2024).
   
Dia menambahkan bahwa KPU sudah menjalankan kewenangannya, yakni menerbitkan aturan terkait kampanye. “Produk dari aturan tersebut yakni berupa Keputusan KPU nomor 949 Tahun 2024,” ujarnya.

Selanjutnya, tambah Dian, terkait pengawasan dan tindakan jika terjadi pelanggaran, itu merupakan ranah Bawaslu. 

Baca Juga

'Sapa Warga' Cara Paslon Yadi-Pipin Dengar Aspirasi dan Keluhan Masyarakat Purwakarta

Dian mengimbau kepada semua pasangan calon (paslon) untuk tidak melakukan pelanggaran, agar Pilkada Purwakarta berjalan mulus tanpa ekses.
“Aturan tentang kampanye yang diterbitkan adalah hasil kesepakatan bersama. Maka saya berharap Keputusan KPU ini dijadikan sandaran dalam pelaksanaan kegiatan kampanye,” imbuh Dian.

Diberitakan sebelumnya, Komunitas Madani Purwakarta (KMP) mempertanyakan integritas Bawaslu menghadapi Pilkada Purwakarta 2024. Organisasi ini menilai Bawaslu melakukan pembiaran atas pelanggaran yang dilakukan sejumlah paslon.

Pelanggaran dimaksud, yakni pemasangan stiker bergambar paslon di mobil angkutan umum. Ketua KMP Purwakarta Zaenal Abidin menegaskan, ada dua paslon yang melanggar, yakni paslon Saepul Bahri Binzein-Abang Ijo dan Yadi Rusmayadi-Pipin Sopyan.

Baca Juga

Dicari, Bupati Purwakarta yang Tidak Alergi Dikritik

Pelanggaran tersebut sudah dilakukan selama berbulan-bulan. Namun, hingga saat ini tak ada tindakan dari Bawaslu Purwakarta. 

“Pelanggaran ini kan dengan mudah terlihat oleh publik  secara kasat mata, tanpa harus ada pengaduan. Tapi sampai saat ini tak ada aksi dari Bawaslu,” tandas Zaenal.***

Editor : Iwan Setiawan