Kejari Purwakarta Sempat Tunda Pemeriksaan Anne Ratna Mustika, Begini Alasannya

PURWAKARTA, iNewsPurwakarta.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta sempat menunda proses hukum terhadap mantan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika terkait kasus dugaan gratifikasi mobil mewah.

Korps Adhyaksa ini baru melakukan upaya pemanggilan terhadap Anne pada Jumat (24/1//2025), sedangkan kasus ini sudah mulai mencuat sejak pertengahan 2024.

Baca Juga

Tokoh Masyarakat Lintas Kalangan Purwakarta Minta Bupati Terpilih Saepul Bahri Binzein Lakukan Ini

Pada pemanggilan pertama, mantan istri Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi ini tak hadir karena sakit.

Anne memenuhi panggilan kedua dari Kejari, hari ini, Rabu (5/2/2025). Dia datang didampingi pengacaranya sekitar pukul 9.00 WIB. Hingga berita disusun, Anne masih menjalani pemeriksaan.

Pada Pilkada 2024 Anne Ratna Mustika merupakan salah satu kontestan. Terkait dengan pelaksanaan Pilkada, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengeluarkan kebijakan menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung. 

Baca Juga

Ivan Kuntara Rela Turun Gunung Demi Dukung Pasangan Anne Ratna Mustika-Budi Hermawan

Penundaan proses hukum ini dituangkan dalam Instruksi Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Mendukung dan Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2024.

Hal itu diperkuat dengan Memorandum Jaksa Agung Nomor: B 127/A/SUJA/08/2023 tentang Upaya Meminimalisir Dampak Penegakan Hukum terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun
2024. 

Dalam memorandum tersebut Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta agar penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan calon kepala daerah dilakukan secara hati-hati dan cermat. 

Baca Juga

KH Ivan Kuntara Dukung Penuh Pasangan Anne Ratna Mustika-Budi Hermawan di Pilkada Purwakarta 2024

Oleh karena itu, diperlukan penundaan proses pemeriksaan, dimulai sejak penetapan sebagai calon hingga seluruh tahapan pemilihan rampung.

Untuk mengimplementasikan kebijakan ini, Jaksa Agung memerintahkan jajaran bidang Tindak Pidana Khusus dan bidang Intelijen Kejaksaan agar menunda pemeriksaan dugaan tindak pidana korupsi peserta Pemilu 2024. 

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menjelaskan, kebijakan ini diambil untuk menjaga objektivitas proses demokrasi dari black campaign (kampanye hitam) yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik pihak tertentu. 

Baca Juga

Pasangan Zeinjo Unggul Lagi di Survei LSI, Pendukungnya Makin Optimistis

“Penundaan proses hukum ini bukan dimaksudkan untuk melindungi kejahatan. Kebijakan ini dibuat agar tak ada calon yang menjadikan suatu isu untuk menjatuhkan calon yang lain,” terang Harli.

Korps Adhyaksa  ini bakal melanjutkan proses hukum calon kepala daerah yang ditengarai tersandung kasus hukum setelah pelaksanaan Pilkada 2024 berakhir. “Setelah tahapan Pilkada 2024 selesai, proses hukum terus dijalankan,” ujarnya.

Senada dengan Harli, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Purwakarta Martha Parulina Berliana mengatakan, setelah tahapan Pilkada sepenuhnya rampung, Kejari kembali memprosesnya. "Itulah prosesnya sebetulnya. Jadi tidak ada yang ditutupi," ujarnya.  

Baca Juga

Baliho Pasangan Binzein-Ijo Dinilai Langgar Aturan, Publik Purwakarta Bisa Menggugat

"Transparansi adalah kewajiban kami. Kami akan transparan. Cuma tidak melebih-lebihkan  dan tidak mengurangi. Bagaimana kami mau menegakkan hukum, kalau dengan sapu yang kotor? Bagaimana mau menegakkan hukum dengan keberpihakan," ujar Martha.

Kebijakan menunda proses hukum calon kepala daerah selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung,  juga diterapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru bicara KPK Tessa Mahardhika menjelaskan, kebijakan ini tidak berlaku bagi calon kepala daerah yang telah berstatus sebagai tersangka sebelum pendaftaran dilakukan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).*** 

Editor : Iwan Setiawan