Wakil Kepala BGN: Banyak Mitra SPPG yang Markup Harga Bahan Baku Makan Bergizi Gratis 

SURAKARTA, iNewsPurwakarta.id – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mengaku menerima banyak laporan mengenai dugaan praktik penggelembungan harga bahan baku pangan untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ia menegaskan, praktik semacam itu mencoreng pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan tidak boleh ditoleransi.

Baca Juga

Ratusan Dapur MBG Disetop Sementara, BGN Temukan 717 SPPG Belum Urus Sertifikat Higiene

Peringatan keras itu disampaikan Nanik saat Rapat Koordinasi bersama para Kepala SPPG, Pengawas Keuangan, dan Pengawas Gizi se-Solo Raya, Selasa (24/2/2026). Pertemuan yang digelar di Solo tersebut diikuti 933 pengelola dapur MBG dari Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Karanganyar.

“Kepala SPPG, Pengawas Keuangan, Pengawas Gizi, jangan pernah mau mengikuti kemauan, apalagi malah bekerjasama dengan Mitra SPPG yang me-markup harga bahan baku pangan untuk Program MBG ini, apalagi dengan kualitas bahan pangan yang jelek,” kata Nanik.

Dalam sesi tanya jawab, sejumlah Kepala SPPG menyampaikan keluhan soal mitra yang diduga menaikkan harga bahan pangan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET), bahkan memaksa dapur menerima pasokan dengan mutu yang tidak layak. Menanggapi laporan tersebut, Nanik langsung menginstruksikan koordinator wilayah Surakarta, Boyolali, Sragen, dan Karanganyar untuk turun tangan.

Baca Juga

BGN Ultimatum Dapur MBG: Tak Urus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Operasional Akan Disetop

“Anda keliling, cek langsung ke SPPG-SPPG, di SPPG mana saja yang terjadi markup ini,” ujarnya.

Ia mengingatkan, konsekuensi hukum dari praktik markup sangat serius. Jika dalam audit Badan Pengawas Keuangan (BPK) ditemukan adanya pembelian bahan di atas HET, maka Kepala SPPG yang akan dimintai pertanggungjawaban.

Tak hanya mengingatkan para pengelola dapur, Nanik juga melontarkan ancaman tegas kepada mitra yang bermain curang, terutama yang membatasi pasokan hanya pada satu atau dua pemasok tertentu dengan kualitas rendah.

“Kepala SPPG, silakan Anda sampaikan kepada Mitra anda, kalau ada Mitra yang ketahuan memark-up harga pangan, dan hanya menyediakan satu dua supplier saja, maka akan saya suspend!” ujar Nanik.

Menurutnya, pasokan bahan pangan untuk dapur MBG tidak boleh dimonopoli oleh segelintir pemasok yang ditunjuk mitra. SPPG justru harus menggandeng kelompok tani, peternak, nelayan, koperasi, hingga pelaku UMKM di sekitar dapur agar manfaat ekonomi program ini dirasakan langsung masyarakat. Ia juga menegaskan koperasi yang dilibatkan bukan koperasi bentukan mitra semata untuk mengakali aturan.

SPPG pun dilarang menolak hasil produksi petani, peternak, atau nelayan lokal secara sewenang-wenang. Bahkan, pengelola dapur diminta membina mereka, termasuk membantu proses pembentukan badan usaha agar dapat menjadi pemasok resmi.

Dengan melibatkan lebih banyak pemasok, perputaran ekonomi di tingkat desa diharapkan ikut terdorong seiring jalannya Program MBG. Nanik menegaskan setiap SPPG wajib menggandeng sedikitnya 15 pemasok bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan operasional.

“SPPG harus menggunakan minimal 15 supplier bahan baku pangan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing,” kata Nanik.

Kebijakan pelibatan pelaku usaha lokal tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Dalam aturan itu ditegaskan bahwa penyelenggaraan MBG mengutamakan produk dalam negeri serta melibatkan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa/kelurahan merah putih, dan BUMDesa.

“Penyelenggaraan MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa/kelurahan merah putih, dan BUMDesa," kata Nanik.

Editor : Iwan Setiawan