DPR Mulai Irit, Lampu Siap Dipadamkan dan Jatah BBM Terancam Dipangkas

JAKARTA, iNewsPurwakarta.id - Sekretariat Jenderal DPR mulai menerapkan langkah penghematan energi secara serius di tengah dorongan efisiensi anggaran dan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di berbagai instansi pemerintah.

Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengungkapkan kebijakan ini telah dibahas sejak pekan lalu dan kini mulai diterapkan secara bertahap, terutama dalam pengendalian penggunaan energi di lingkungan gedung parlemen.

Baca Juga

Kolaborasi DPR dan BGN, Warga Karawang Diedukasi Pentingnya Gizi Seimbang

Salah satu langkah yang disiapkan adalah pemadaman listrik secara menyeluruh pada malam hari jika tidak ada agenda persidangan. Kebijakan ini dinilai perlu mengingat belum semua gedung dilengkapi sistem otomatis.

"Maksimum jam delapan (malam) akan dimatikan, karena memang belum semua gedung menggunakan building automatic system, jadi semua masih dilakukan manual. Nah, ruang-ruang rapat yang tidak digunakan itu listrik, AC, lampu juga akan kita matikan," ujar Indra kepada wartawan, dikutip Jumat (27/3/2026).

Selain penghematan listrik, penggunaan BBM untuk kendaraan operasional juga mulai dikaji ulang. Langkah ini diarahkan untuk menekan konsumsi bahan bakar dalam berbagai aktivitas kedinasan.

Baca Juga

Wujudkan Generasi Sehat, Pemerintah Perkuat Edukasi Gizi Lewat Sosialisasi MBG di Bandung

"Kita belum menghitung secara kuantitatif, tapi langkah ke sana (pangkas jatah BBM) sudah kita persiapkan dari minggu-minggu sebelum Lebaran," tuturnya.

Tak hanya itu, DPR juga mulai mengurangi frekuensi perjalanan dinas bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini dilakukan dengan membatasi perjalanan hanya untuk kepentingan yang benar-benar mendesak.

"Perjalanan-perjalanan dinas dari unsur ASN sudah kita kurangi. (Hanya) untuk hal-hal yang sifatnya sangat urgen atau urgensitasnya tinggi," kata Indra.

Editor : Iwan Setiawan