PURWAKARTA, iNews.id – Ketua DPRD Purwakarta Ahmad Sanusi menanggapi sejumlah anggota DPRD yang memprotes sikapnya meninggalkan Rapat Gabungan Komisi.
Ahmad Sanusi yang biasa dipanggil Amor, menepis tudingan yang menyatakan bahwa sikapnya hengkang dari ruang rapat merupakan hal yang tak etis dan di luar kepatutan.
Dijelaskan Amor, sebelum Rapat Gabungan Komisi, DPRD menggelar Rapat Pimpinan (Rapim).
Rapat ini membahas tentang rencana Sidang Paripurna tentang Pertanggungjawaban Penggunaan APBD TA 2021 yang sedianya digelar Senin (12/9/2022) malam.
Menurutnya, rapim menelurkan kesepakatan bahwa pelaksanaan Sidang Paripurna tentang PPA ditunda.
Ada sejumlah alasan krusial mengapa sidang perlu ditunda. Salah satunya, sebagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum mengadakan pembahasan dengan Banggar.
“Dari 22 OPD yang ada, hanya lima OPD yang sudah menyampaikan pemaparan dan target pencapaian kinerja kepada Banggar. Sebanyak 17 OPD belum (menyampaikan)” kata Ahmad Sanusi, Senin (12/9/2022) malam.
Yang jelas, katanya, Sidang Paripurna PPA tetap akan digelar dengan catatan, pembahasan PPA harus secara komprehensif. Tak ada OPD yang terlewat.
“Alasan lain mengapa PPA harus dilaksanakan, yakni karena dalam refocusing beberapa waktu lalu, Bupati tak melibatkan Banggar dalam penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT). Jadi kita tidak tahu apakah BTT ini dipakai atau tidak,” imbuh dia.
Ikhwal adanya permintaan dari BPKP agar PPA dilaksanakan sebelum 15 September, itu hanya bersifat imbauan atau saran.
Diakui Amor bahwa jika pembahasan PPA terkendala, memang akan berdampak terhadap keberadaan anggaran perubahan.
Dikatakannya, dampaknya yakni kucuran anggaran perubahan akan menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
“Jika menggunakan Perkada, sebenarnya ini merupakan wanprestasi pemerintah daerah. Dan konsekuensinya transfer anggaran akan terhambat,” terang Amor.
Amor mengajak anggota DPRD Purwakarta memaksimalkan tupoksinya dalam bidang pengawasan.
“Melakukan pembahasan PPA secara detail, itu juga merupakan fungsi dewan dalam bidang pengawasan,” katanya.*
Editor : Iwan Setiawan
Artikel Terkait
