Sri Handayani, Executive Manager Pos Indonesia KC Purwakarta, memastikan bahwa tidak ada satu pun anggota dewan yang mencairkan bantuan tersebut.
"Jika hingga 6 Agustus tidak dicairkan, dana akan dikembalikan ke Pos Indonesia Pusat, lalu diteruskan ke kas negara. Sejauh ini, seluruh anggota DPRD bersikap kooperatif dan memang tidak berniat mengambil bantuan ini," ujarnya.
Wira Junjungan Sirait, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta, menjelaskan bahwa data penerima BSU diambil berdasarkan status kepesertaan aktif per April 2025. Ia menduga, beberapa nama anggota DPRD yang tercantum masih merupakan data lama, yang belum diperbarui dalam sistem BPJS.
"Kemungkinan besar ini adalah sisa data dari anggota dewan sebelumnya, yang pada saat itu masih memenuhi syarat sebagai penerima. Tapi kami sudah melakukan perbaikan agar kasus serupa tidak terulang di masa depan," terang Wira. ***
Editor : Iwan Setiawan
Artikel Terkait
