Sesuai regulasi, kuota tersebut seharusnya dibagi 92% untuk jemaah reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun, hasil temuan KPK justru menunjukkan pembagian tidak wajar: 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus.
Baca Juga:
KPK menduga ada praktik melawan hukum yang mengarah pada korupsi, termasuk kemungkinan aliran dana tak sah dari penambahan kuota haji khusus. ***
Editor : Iwan Setiawan
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
Artikel Terkait
BERITA POPULER
+
News Update
