Asep menilai itu adalah pernyataan politik. Dalam bidang pemerintahan, tidak ada pernyataan yang lahir tanpa konteks.
“Ketika seorang wakil kepala daerah merasa perlu menyampaikan hal itu, publik wajar membaca ini sebagai sinyal adanya persoalan serius dalam tubuh pemerintahan,” paparnya.
“Menurut saya, itu adalah bentuk ketidakmampuan dari seorang wakil bupati dalam menjalankan tugasnya seperti amanat UU No. 23 Tahun 2014,” imbuhnya.
Dihubungi secara terpisah, tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Purwakarta Deni Ahmad Haidar mengatakan, sebagai kepala daerah, baik bupati maupun wabup memang tak boleh bermain proyek.
“Tak boleh minta proyek. Cawe-cawe dalam penempatan jabatan pegawai pun tak boleh. Pimpinan daerah justru harus memastikan meritokrasi pegawai berjalan dengan baik, dengan menempatkan pegawai yang baik pada posisi-posisi yang rentan terhadap penyelewengan,” ujar Deni.
Editor : Iwan Setiawan
Artikel Terkait
