PURWAKARTA, iNewsPurwakarta.id - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa proses pemeringkatan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sepenuhnya dilakukan oleh Badan Pusat Statistik menggunakan pendekatan ilmiah berbasis statistik.
Pernyataan itu disampaikan dalam acara kolaborasi pemutakhiran DTSEN yang digelar di Bale Sawala Yudistira, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (14/3/2026).
Menurut Gus Ipul, proses penilaian tingkat kesejahteraan masyarakat tidak ditentukan oleh pejabat pemerintah ataupun aparat desa, melainkan oleh BPS melalui metode statistik yang dikerjakan para ahli.
“Yang melakukan perangkingan itu BPS. Bukan pendamping, bukan kepala desa, bukan bupati, bukan wali kota, bukan Menteri Sosial,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sistem penilaian yang digunakan BPS disusun secara ilmiah sehingga pemerintah meminta semua pihak mempercayakan proses tersebut kepada lembaga statistik negara itu.
“Bukan pendekatan semaunya sendiri, tapi menggunakan ilmu statistik oleh mereka yang ahli. Jangan berdebat soal kriteria. Beriman saja kepada BPS. Kalau kita mau debat tidak akan selesai,” ujarnya.
Gus Ipul menambahkan, tugas pemerintah daerah, pendamping sosial, operator desa hingga masyarakat adalah memastikan data yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Data tersebut kemudian diolah secara terintegrasi dengan berbagai basis data kementerian dan lembaga.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengajak masyarakat membantu mendata warga miskin yang belum tercatat dalam sistem bantuan sosial. Kelompok ini oleh Presiden Prabowo Subianto disebut sebagai “The Invisible People”.
“Mereka yang seharusnya mendapat afirmasi dari negara justru tertinggal karena tidak tercatat dalam data resmi pemerintah,” kata Gus Ipul.
Untuk memperkuat pemutakhiran data, Presiden Prabowo telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang menugaskan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melakukan pembaruan DTSEN sekaligus menghilangkan ego sektoral dalam pengelolaan data.
Meski begitu, Gus Ipul mengakui bahwa data DTSEN masih terus disempurnakan agar semakin akurat.
“Apakah data kita sudah sempurna? Belum. Tapi kalau kita terus melakukan pemutakhiran secara berkelanjutan dan terstruktur, saya percaya data kita akan semakin akurat,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti. Ia menegaskan BPS bertanggung jawab memastikan kualitas DTSEN sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah.
“Tugas kami memastikan DTSEN menjadi data tunggal yang akurasinya dapat dijamin sehingga menjadi basis intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, mengingatkan masyarakat untuk bersikap jujur saat proses survei lapangan atau ground check dilakukan.
“Supaya data akurat dan pembangunan tepat sasaran, masyarakat harus jujur saat disurvei. Ada kesempatan pemutakhiran setiap tiga bulan sekali,” katanya.
Acara tersebut juga dimeriahkan berbagai penampilan dari siswa Sekolah Rakyat, mulai dari pidato dalam empat bahasa — Inggris, Jepang, Mandarin, dan Arab — hingga pembacaan puisi serta paduan suara siswa bersama pilar sosial Kabupaten Purwakarta.
Dalam kegiatan ini juga hadir sejumlah pejabat kementerian dan pemerintah daerah, para camat, kepala desa, operator desa, pendamping desa, serta ratusan pilar sosial dari Kabupaten Purwakarta.
Kementerian Sosial juga membuka ruang partisipasi publik dalam pemutakhiran DTSEN melalui dua jalur, yakni jalur formal dan jalur partisipatif.
Melalui jalur formal, masyarakat dapat mengajukan pembaruan data melalui RT/RW dan operator SIKS-NG di desa atau dinas sosial, yang kemudian dibahas dalam musyawarah desa sebelum diverifikasi oleh pendamping PKH dan pemerintah daerah.
Sedangkan jalur partisipatif memungkinkan masyarakat melapor melalui aplikasi Cek Bansos, pendamping Program Keluarga Harapan, Command Center 021-171, serta layanan WhatsApp 08877-171-171.
Hingga 23 Januari 2026, DTSEN telah mencatat sekitar 289 juta individu dan lebih dari 95 juta keluarga secara nasional. Data tersebut telah dimanfaatkan oleh lebih dari 24 kementerian dan lembaga sebagai dasar penyaluran berbagai program pemerintah.
Pemutakhiran data juga terus berjalan. Tercatat 56,2 juta individu dalam 17,7 juta keluarga telah diperbarui, dengan 529.577 keluarga mengalami perubahan desil, baik naik maupun turun, sebagai bagian dari upaya memastikan data benar-benar mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. ***
Editor : Iwan Setiawan
Artikel Terkait
