"Kami berharap kalau bisa akhir bulan ini dana masyarakat sudah dikembalikan. Kami bersama RT, RW, dan paguyuban akan terus mengawal kesepakatan ini," tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta, Sri Puji Utami, mengatakan persoalan utama yang disampaikan warga adalah buruknya kondisi jalan lingkungan serta terputusnya akses kendaraan roda empat akibat rusaknya Jembatan Ciherang.
Menurutnya, DPRD juga menyoroti penggunaan dana swadaya masyarakat untuk membangun jalan lingkungan yang seharusnya menjadi tanggung jawab developer.
"Kami menilai pembangunan jalan lingkungan merupakan kewajiban developer, bukan dibebankan kepada masyarakat terlebih dahulu," katanya.
Sri Puji menjelaskan, pemerintah daerah belum dapat menggunakan APBD untuk memperbaiki jalan lingkungan karena proses penyerahan fasos dan fasum dari developer kepada pemerintah daerah belum selesai.
Editor : Iwan Setiawan
Artikel Terkait
