PURWAKARTA, iNewsPurwakarta.id – Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak seharusnya hanya dimaknai dengan upacara, pengibaran bendera Merah Putih, dan mengenang perjuangan para pahlawan.
Momentum kemerdekaan juga menjadi pengingat bahwa perjuangan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat masih terus berlangsung.
Hal itu disampaikan Astri Novitasari, anggota Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Purwakarta, dalam refleksinya menyambut peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026.
Menurut Astri, kemerdekaan harus diwujudkan melalui kebijakan yang membuat masyarakat benar-benar merasakan manfaat pembangunan. Di tingkat daerah, DPRD memiliki posisi strategis untuk memastikan cita-cita tersebut dapat diwujudkan.
“Semangat kemerdekaan seharusnya diterjemahkan ke dalam kerja yang nyata,” demikian inti pandangan Astri dalam refleksinya.
Ia menegaskan, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut bukan sekadar kewenangan kelembagaan, tetapi merupakan amanah karena anggota DPRD mendapatkan mandat dari rakyat melalui pemilu.
Karena itu, kebijakan yang dihasilkan DPRD harus berpijak pada kebutuhan masyarakat.
Astri menilai, kemajuan Purwakarta tidak cukup diukur melalui slogan “Indonesia maju”. Kemajuan harus terlihat dari persoalan-persoalan yang langsung bersentuhan dengan kehidupan warga.
Mulai dari jalan yang layak, pelayanan kesehatan yang mudah, pendidikan yang terjangkau, lapangan pekerjaan, perlindungan sosial, hingga pemerintahan yang terbuka dan bersih.
Menurutnya, setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD harus memiliki hubungan yang jelas dengan kebutuhan masyarakat.
“Pokok-pokok pikiran anggota dewan harus bersumber dari kebutuhan daerah pemilihan dan diwujudkan dalam program yang memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya, mengutip pandangan Tomsi.
Astri juga menyoroti pentingnya fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan.
Menurut dia, kemerdekaan dan demokrasi tidak berarti pemerintah dapat berjalan tanpa kontrol. Justru, keseimbangan kekuasaan diperlukan agar kebijakan pemerintah tetap berada dalam koridor kepentingan publik.
DPRD, kata Astri, harus berani mempertanyakan program yang tidak berjalan, mengkritisi anggaran yang tidak tepat sasaran, serta mendorong perbaikan ketika pelayanan publik belum memenuhi harapan masyarakat.
“Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan pemerintah, tetapi memastikan kekuasaan digunakan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD juga harus membangun demokrasi yang partisipatif dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
Astri mengutip pemikiran Dadang Suwanda dalam buku Peningkatan Fungsi DPRD dan Penyusunan Perda yang Responsif (2016), yang menekankan pentingnya DPRD menjalankan fungsi secara efektif, partisipatif, dan transparan.
Dengan demikian, anggota DPRD tidak cukup hanya hadir dalam rapat atau pembahasan anggaran. Mereka harus hadir di tengah masyarakat, mendengar persoalan warga, kemudian membawa aspirasi tersebut ke ruang kebijakan.
Astri memandang, 81 tahun Indonesia merdeka tidak berarti seluruh persoalan bangsa telah selesai.
Kemiskinan, kesenjangan, pengangguran, persoalan lingkungan, kualitas pelayanan publik, dan berbagai persoalan sosial masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan.
Karena itu, mengisi kemerdekaan pada masa kini membutuhkan kerja nyata, kejujuran, serta kebijakan yang mampu menghadirkan keadilan.
Sebagai bagian dari DPRD Kabupaten Purwakarta, Astri menyatakan momentum kemerdekaan harus menjadi kesempatan untuk memperbarui komitmen bekerja lebih dekat dengan masyarakat.
Kritik, menurutnya, harus diterima sebagai bagian dari demokrasi. Aspirasi masyarakat harus menjadi bahan utama dalam mengambil keputusan. Sementara kekuasaan harus selalu dipandang sebagai amanah, bukan fasilitas pribadi.
“Ukuran keberhasilan seorang wakil rakyat bukan seberapa sering ia berbicara tentang rakyat, tetapi seberapa nyata rakyat merasakan manfaat dari perjuangannya,” pungkasnya.
Dari Purwakarta, semangat kemerdekaan itu pun diharapkan dapat diwujudkan melalui politik yang santun, kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, anggaran yang tepat sasaran, serta pengawasan yang berani.
Sebab, kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, tetapi juga tentang memastikan setiap warga memiliki kesempatan untuk hidup lebih baik dan merasakan keadilan dalam pembangunan.***
Editor : Iwan Setiawan
Artikel Terkait
