Jika Terpilih Jadi Ketua DPD Partai Golkar Purwakarta, Anne Ratna Mustika Bidik Agus Yasin?

PURWAKARTA, iNewsPurwakarta.id - Di kalangan internal DPD Partai Golkar Purwakarta, Anne Ratna Mustika dan Ahmad Sanusi disebut-sebut sebagai dua figur yang layak berkompetisi untuk mengisi kekosongan kursi Ketua DPD.

Munculnya nama Anne Ratna Mustika, diprediksi akan menjadi magnet bagi sejumlah mantan tokoh Golkar Purwakarta. Mereka merasa tertantang  untuk kembali ke parpol beringin tersebut.

Baca Juga

Mengemuka dalam Acara Halal Bihalal: Ivan Kuntara Bukan Calon Bupati Purwakarta!

Salah satu mantan kader Golkar yang yang tampaknya bakal pulang kandang adalah Agus Yasin.

Kendati tak lagi aktif, mantan anggota DPRD Purwakarta dari Fraksi Golkar ini, tetap intens mengikuti dinamika politik yang terjadi di DPD Golkar Purwakarta.

Malah, di internal partai, nama Agus Yasin disebut-sebut layak menjadi Sekretaris, jika kelak Anne terpilih sebagai Ketua DPD.

Baca Juga

Pilkada Purwakarta 2024, Irwan Abdurrahman Bakal Dampingi Anne Ratna Mustika?

Ikhwal adanya wacana tersebut, Agus Yasin menanggapinya dengan datar. Dikatakannya, terlalu dini untuk membicarakan soal pendamping Anne.

"Saya gak mau mendahului takdir. Biarkan saja semuanya mengalir secara alamiah," kata Agus, Jumat (16/6/2023).

Namun begitu, kata Agus berdiplomatis, jika takdir kelak menghendakinya, dia tak akan lari dari tugas yang diamanatkan.

Baca Juga

Dua sosok Ini Berpotensi Jadi Pendamping Anne Ratna Mustika di Pilkada Purwakarta 2024

Dikatakannya, siapapun nanti yang terpilih menjadi Ketua DPD, punya PR besar untuk membenahi partai.

Jabatan Ketua DPD Partai Golkar Purwakarta kosong setelah Maula Akbar berpindah ke parpol lain.

Untuk mengisi kekosongan tersebut, Golkar Purwakarta akan menggelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub).

Baca Juga

Anne Ratna Mustika Tegaskan Tetap Akan ‘Nyabup’ di Pilkada Purwakarta 2024

Saat ini Daniel Mutaqien dipercaya  sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD, hingga Musdalub dilaksanakan.

Daniel ditunjuk untuk kali kedua oleh DPD Jawa Barat berdasarkan surat keputusan (SK) yang terbit pada 13 Juni silam. SK yang kedua ini berlaku hingga tiga bulan ke depan.***

Editor : Iwan Setiawan