Hindari Adanya Intervensi, Danantara Harus Dikaji Lebih Dalam  

PURWAKARTA, iNews Purwakarta.id - Pengelolaan investasi strategis negara melalui badan yang mengelola anggaran Rp300 triliun bernama Danantara, menjadi sorotan di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pembentukan Danantara yang dinilai tergesa-gesa dan minim kajian mendalam menimbulkan kekhawatiran akan potensi risiko.

Danantara, di bawah kepemimpinan Rosan Roeslani, bertugas mengonsolidasikan dan mengoptimalkan aset negara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Rencana pengelolaan modal BUMN untuk proyek-proyek berkelanjutan berpotensi berdampak besar pada perekonomian Indonesia.
 

Dzikri Abazis Subekti, akademisi hukum dan aktivis muda, mengkritik proses pembentukan Danantara yang dianggap mengabaikan aspek hukum dan dampak ekonomi jangka panjang. 

Ia menilai  proses pembentukannya  tidak melalui kajian akademis yang memadai dan berpotensi mengakibatkan hilangnya kendali.

Menurut Dzikri, perkembangan Danantara memang menunjukkan potensi besar. Namun, tanpa dibuat regulasi yang tepat, akan berisiko kehilangan kendali atas mekanisme yang terbentuk di dalamnya. 

"Kita perlu melihat bagaimana instrumen hukum bisa mengatur tanpa menghambat inovasi,” ujar Dzikri, Senin (24/2/2025).

Dia menekankan bahwa pendekatan akademis dan kajian kritis harus menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan Danantara. 

“Kita tidak bisa hanya bersikap pasif dan membiarkan semuanya berjalan tanpa arah. Harus ada keseimbangan antara kebebasan inovasi dan perlindungan kepentingan publik,” tambahnya.

Dzikri berharap adanya dialog terbuka antara akademisi, pemerintah, dan pelaku industri untuk mencari solusi terbaik dalam menyikapi perkembangan Danantara.

"Kita perlu memastikan bahwa sistem ini berkembang secara sehat dan tidak justru menciptakan monopoli atau ketimpangan yang merugikan banyak pihak,” pungkasnya.***

Editor : Iwan Setiawan