Audiensi Batal, Pospera Sindir BPN: Sertifikat PTSL Enam Tahun Masih Misteri

PURWAKARTA, iNewsPurwakarta.id - Audiensi antara DPC Pospera Purwakarta dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Purwakarta, Selasa (25/11/2025), berubah menjadi drama birokrasi yang memalukan. Undangan resmi BPN dijadwalkan pukul 09.30 WIB, tetapi hingga dua jam berlalu, tak satu pun pejabat BPN muncul di ruang pertemuan.

Ketidakhadiran ini langsung memicu kekecewaan sekaligus tanda tanya besar: apakah BPN Purwakarta sedang terlalu sibuk… atau justru tengah kebingungan mencari sertifikat PTSL yang tak selesai-selesai sejak 2019?

Baca Juga

Tanamkan Disiplin Lalulintas Sejak Dini, Polwan Purwakarta Gelar Police Goes To School

Ketua DPC Pospera Purwakarta, Sutisna Sonjaya, mengungkapkan kekesalannya di hadapan para anggota organisasi.

“Mereka yang menentukan jam 09.30, tapi dua jam kami menunggu tanpa satu pun pejabat muncul,” ujarnya tegas.

Audiensi tersebut rencananya membahas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 yang hingga kini tak kunjung selesai. Namun ironisnya, pihak yang diminta menjelaskan justru tidak hadir.

Baca Juga

Warga Jatiluhur Geger, Babi Hutan Masuk ke Dalam Rumah Warga

“Kalau audiensi saja tidak bisa dihadiri, bagaimana mungkin penyelesaian PTSL yang mangkrak bertahun-tahun bisa diharapkan?” kata Sutisna.

Pospera menyebut banyak laporan masyarakat terkait berkas PTSL yang sebenarnya sudah lengkap:

Berkas administrasi masuk,

Baca Juga

Diduga Sopir Ngantuk, Truk Besar Tabrak Truk Kecil di Res Area Tol Purbaleunyi Kilometer 88, 1 Tewas

Pengukuran sudah dilakukan,

Peta bidang tanah tercatat dalam sistem, 

namun sertifikat hak milik belum juga diterbitkan tanpa alasan jelas.

Baca Juga

Emak-emak Gendong Balita Gasak Uang di Laci Toko Terekam CCTV

“Ini sudah enam tahun. Kalau peta bidang sudah ada, apa lagi yang ditunggu? Warga lelah menunggu kepastian,” lanjutnya.

Tidak adanya satu pun pejabat BPN yang muncul—bahkan tanpa permintaan maaf atau pemberitahuan resmi—membuat Pospera menilai persoalan PTSL memang tidak dikelola secara serius.

Bahkan, bagi Pospera, sikap ini sudah melewati batas.

Baca Juga

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid 19 Pasca Lebaran, Polisi Kembali Gencarkan Vaksinasi Covid-19

“Ini bukan hanya soal etika birokrasi, tetapi pelecehan terhadap kepentingan publik,” tegas Sutisna.

Karena BPN Purwakarta dinilai tidak menunjukkan itikad baik, Pospera memastikan akan menindaklanjuti kasus ini ke tingkat nasional.

“Kami akan kirim surat resmi ke Kementerian ATR/BPN dan BAM DPR RI,” ujar Sutisna.

Ia menyindir keras bahwa jika pejabat BPN kesulitan menghadiri audiensi yang mereka jadwalkan sendiri, mungkin memang benar mereka sedang “sibuk” mencari sertifikat-sertifikat PTSL yang entah terselip di mana sejak 2019.

Hingga berita ini diterbitkan, tidak ada pernyataan resmi dari BPN Purwakarta mengenai alasan ketidakhadiran pejabat maupun perkembangan penyelesaian sertifikat PTSL yang telah mangkrak enam tahun. ***

Editor : Iwan Setiawan