Klaim Sertifikat PTSL 2019 Rampung, BPN Purwakarta Dikecam Pospera: Ini Kebohongan Publik!

PURWAKARTA, iNewsPurwakarta.id - Polemik terkait penyelesaian sertifikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2019 kembali mencuat. Pernyataan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Purwakarta yang menyebut seluruh sertifikat sudah selesai dan diserahkan kepada masyarakat, justru memicu kritik keras dari Dewan Pimpinan Cabang Posko Perjuangan Rakyat (DPC Pospera) Purwakarta.

Dalam pemberitaan salah satu media online, Kakan BPN Purwakarta menyatakan, “Untuk target PTSL 2019 ada sebanyak 44 ribu bidang sertifikat hak atas tanah sudah selesai dan sudah diserahkan.” Namun menurut Pospera, klaim itu jauh dari kenyataan lapangan.

Baca Juga

Tanamkan Disiplin Lalulintas Sejak Dini, Polwan Purwakarta Gelar Police Goes To School

Ketua DPC Pospera Purwakarta, Sutisna Sonjaya, dengan tegas menyebut pernyataan tersebut sebagai informasi yang menyesatkan masyarakat.

“Pernyataan yang dilontarkan Kakan BPN Purwakarta hanya sebuah kebohongan publik,” ujarnya geram.

Pospera menilai, jika benar semua sertifikat telah rampung dan diterima warga, tentu mereka tidak perlu mendatangi kantor BPN untuk meminta kejelasan.

Baca Juga

Warga Jatiluhur Geger, Babi Hutan Masuk ke Dalam Rumah Warga

“Jika memang sertifikat PTSL sudah selesai dan diserahkan, ngapain kami datang bersama aparatur desa ke BPN? Emang mau piknik?” tuturnya menyindir.

Sutisna menambahkan, pihaknya bersama perwakilan aparatur desa datang langsung ke kantor BPN Purwakarta untuk melakukan audiensi. Namun upaya itu berakhir mengecewakan.

Menurutnya, Kepala Kantor BPN sempat terlihat keluar untuk mengantar tamu lain, tetapi hingga pukul 11.15 WIB rombongan Pospera tidak juga diterima.

Baca Juga

Diduga Sopir Ngantuk, Truk Besar Tabrak Truk Kecil di Res Area Tol Purbaleunyi Kilometer 88, 1 Tewas

“Kami ke kantor BPN untuk menanyakan kejelasan sertifikat PTSL 2019 yang belum diterima warga. Tapi kami justru tidak diterima,” ujarnya.

Merasa diabaikan, Pospera menegaskan akan membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi.

“Kami tetap akan kirim surat ke kementerian dan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI untuk menindaklanjuti hal ini,” tegas Sutisna.

Baca Juga

Emak-emak Gendong Balita Gasak Uang di Laci Toko Terekam CCTV

Hingga berita ini diterbitkan, BPN Purwakarta belum memberikan klarifikasi atas bantahan keras yang disampaikan DPC Pospera. Masyarakat berharap adanya penjelasan resmi agar polemik ini tidak terus melebar dan menimbulkan keresahan.***

Editor : Iwan Setiawan