Menkeu Purbaya Ancam Pelabuhan yang Bertransaksi Gunakan Dolar

JAKARTA, iNewsPurwakarta.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan seluruh transaksi yang berlangsung di kawasan pelabuhan Indonesia wajib menggunakan mata uang rupiah. Ia meminta masyarakat maupun pelaku usaha segera melapor jika masih menemukan praktik pembayaran atau penagihan jasa menggunakan dolar Amerika Serikat.

Pernyataan tegas itu disampaikan Purbaya saat melakukan kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (6/6/2026).

Baca Juga

Rupiah Tembus Rp18.000 per Dolar, Menkeu Purbaya: Jangan Bilang Pemerintah Ugal-ugalan

"Kalau ada dolar itu, laporin saya, nanti saya hajar dia," kata Purbaya.

Menurutnya, penggunaan rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Indonesia telah diatur secara jelas dalam ketentuan yang berlaku. Karena itu, praktik penggunaan mata uang asing untuk transaksi jasa di pelabuhan dinilai sebagai pelanggaran yang tidak bisa dibenarkan.

Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap pihak-pihak yang tetap menggunakan dolar AS dalam aktivitas transaksi domestik.

Baca Juga

Demi Efisiensi Anggaran, Menkeu Purbaya Akan Coret Belanja Tak Produktif Program MBG

"Secara peraturan harusnya rupiah. Dan ini kan di Indonesia. Alat transaksi yang dilakuin adalah rupiah memang. Jadi kalau ada dolar, itu penyelewengan. Kasih tahu kami, kami akan tindak," katanya.

Selain menyoroti persoalan penggunaan mata uang asing, Purbaya juga melakukan inspeksi mendadak ke Pelabuhan Tanjung Priok untuk memantau langsung kondisi operasional di lapangan. Kunjungan tersebut dilakukan menyusul terjadinya penumpukan sekitar 3.100 kontainer yang mulai berdampak pada kelancaran distribusi logistik dan pasokan bahan baku industri.

Dalam peninjauan itu, Purbaya meminta pengelola pelabuhan menambah jumlah personel serta memperpanjang jam operasional hingga 24 jam guna mempercepat proses bongkar muat dan mengurangi kepadatan kontainer.

Ia mengaku belum sepenuhnya menerima alasan yang menyebut lonjakan volume barang sebagai penyebab utama terjadinya penumpukan.

"Ada beberapa masalah. Katanya, sebetulnya untuk saya ga masuk akal, peningkatan jumlah barang masuk, sehingga prosesnya lambat di sini. Kalau masalahnya itu, saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24 jam sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula," kata Purbaya.

Pemerintah berharap langkah percepatan operasional tersebut dapat segera mengurai antrean kontainer di pelabuhan terbesar di Indonesia itu sehingga aktivitas logistik nasional kembali berjalan normal dan tidak mengganggu sektor industri.

Editor : Iwan Setiawan