Sensus Ekonomi 2026: Lakon Kegigihan Pemburu Data di Tengah Badai Hoaks

Seperti pagi kemarin, seusai mengenakan rompi hitam, Nuryanti (54) mengalungkan tanda pengenal (name tag) di lehernya. Selanjutnya dia berdoa, mencium tangan suaminya, dan beranjak ke luar rumah. Jarum jam di dinding bertengger di angka 8.15 WIB.

NURYANTI, petugas Sensus Ekonomi 2026 di Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur Purwakarta, Jawa Barat, sudah siap menyambangi warga untuk melakukan pendataan. Toh semua pekerjaan rumah sudah dirampungkannya.

Tak melulu mengumpulkan data, ibu dari dua putri ini juga tengah berupaya memulihkan kepercayaan sebagian warga yang sudah telanjur terpengaruh oleh hoaks.

Kendati usianya sudah tak lagi muda, perempuan itu masih tampak energik. Nuryanti siap mengulik data dari para responden dengan berbagai karakter. Bekalnya adalah kesabaran dan senyuman ramah.  

Berbekal kesabaran? Benar. Sensus Ekonomi kali ini berbeda dengan sensus yang sama 10 tahun silam. Sensus Ekonomi 2026 yang merupakan sensus untuk kali kelima ini, diwarnai dengan berseliwerannya kabar bohong di ruang media sosial.

Di Facebook, ada tangkapan layar yang disebut sebagai bocoran daftar pertanyaan Sensus Ekonomi 2026. Dalam unggahan itu ada narasi yang menyatakan bahwa sensus dilaksanakan atas kepentingan pemerintah untuk menaikkan pajak. Diklaim bahwa kas negara sudah habis untuk program Koperasi Desa, Makan Bergizi Gratis, dan Sekolah Rakyat.

Selain itu, pada Juni silam di Instagram beredar video yang menggambarkan seorang perempuan naik pitam dengan melempar keranjang kepada orang yang diklaim sebagai petugas sensus.

Rupanya video tersebut tak berkaitan dengan kegiatan Sensus Ekonomi. Itu hanya video hiburan seorang kreator konten bernama Tika di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

“Tika bukan petugas sensus. Ia adalah seorang kreator konten,” tandas Kepala Biro dan Hubungan Masyarakat Badan Pusat Statistik Favten Ari Pujiastuti Melalui surat resmi bernomor B-109/02500/HM.310/2026 tertanggal 24 Juni 2026.

Adegan kemarahan, penolakan pendataan, dan pelemparan keranjang tak pernah terjadi dalam proses pendataan sensus.

Meluruskan Kabar Bohong

Nuryanti menyayangkan bahwa tak sedikit warga yang menelan mentah-mentah informasi yang diperolehnya dari media sosial, tanpa melakukan cek fakta dan verifikasi, “Ada saja yang langsung percaya,” tutur Nuryanti di sela-sela tugasnya, Minggu, 26 Juli 2026. 

Hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi Nuryanti. Tanpa dibekali kesabaran, imbuhnya, bisa jadi dia mundur menjadi petugas sensus di tengah jalan.

“Meyakinkan responden tentang manfaat Sensus Ekonomi adalah sebuah seni. Saya sebagai pemburu data harus menembus badai bernama hoaks,” tandasnya usai meneguk air mineral dalam botol berukuran sedang yang sejak tadi digenggamnya.

Kemarau memang sudah melanda Purwakarta sejak beberapa bulan terakhir. Kendati sudah mengenakan topi, tetap saja Nuryanti merasakan ubun-ubunnya seperti terbakar. Entah berapa kali dia menyeka keringat yang menempel di dahi dan lehernya.

Lagi-lagi, dia meneguk air mineral, “Harus banyak minum supaya kerongkongan tidak kering,” tuturnya sambil tertawa. Nyaris tersedak, tapi tidak jadi. 

Bagi Nuryanti Sensus Ekonomi 2026 adalah pengalaman keduanya menjadi mitra Badan Pusat Statistik (BPS) Purwakarta. Sepuluh tahun silam, tepatnya pada 2016, dia juga menjadi petugas sensus.

Tak mengherankan jika responden yang didata sebagian besar sudah mengenalinya. Dalam berinteraksi dengan responden, Nuryanti mengaku nyaris tak menemukan kesulitan. Tapi tak bisa ditampik bahwa tak sedikit pula warga yang tergiring hoaks.

“Sekarang kan semua orang punya HP. Mereka dengan mudah mengakses segala macam informasi, termasuk informasi bohong alias hoaks. Maka, saya berkewajiban meluruskan kabar bohong itu,” terangnya.

Apa yang dilontarkan Nuryanti, diamini oleh Enung Nurjanah, Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) Desa Bunder. Enung mengatakan, dalam menjalankan tugasnya, para petugas sensus harus berperang melawan hoaks.

“Kabar bohong yang disebarkan di media sosial tentang Sensus Ekonomi, menjadi tantangan tersendiri. Kami tak pernah berhenti memeranginya agar warga yakin bahwa sensus ini sangat bermanfaat,” ujar Enung.

Bicara soal hoaks, Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri mencatat, sepanjang Januari hingga 17 Maret 2026 terdapat 17 kasus yang ditangani. Ada peningkatan jumlah jika dibanding tahun sebelumnya yang hanya tiga kasus pada kurun waktu yang sama.

Ilustrasi kasus penyebaran hoaks periode Januari-Maret 2026. (Infografis: dok Pusiknas Bareskrim Polri)

Dilansir dari website Pusiknas, kasus-kasus yang ditangani Polri yakni informasi yang menyesatkan, manipulasi konten atau potongan video yang disalahartikan, dan penyebaran informasi tanpa verifikasi sumber.

Penyebar hoaks akan mendapatkan sanksi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. Pelaku dijerat Pasal 28 junto Pasal 45A dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar.

Pelaku juga bisa dijerat Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 506 KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Ancamannya yakni penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp500 juta.

Sapaan Salam yang Diabaikan

Sebagai PML, tugas Enung adalah menerima laporan dan memeriksa hasil pendataan yang dikumpulkan petugas sensus. Selain itu, dia juga bertanggung jawab melakukan pengawasan, evaluasi, pendampingan, dan progres yang dicapai petugas sensus.

Di wilayah tugasnya, Enung membawahi tujuh orang petugas sensus, termasuk Nuryanti. Dia kerap melakukan pendampingan apabila petugas sensus mengalami kendala saat melakukan pendataan.

Enung mengatakan, belum lama ini dia menerima laporan yang kurang mengenakkan dari salah satu petugas sensus. Ada sejumlah warga yang menutup pintu rumah rapat-rapat ketika didatangi petugas.

Enung Nurjanah, Petugas Pemeriksa Lapangan yang siap mendampingi para petugas Sensus Ekonomi 2026. (Foto: Tatang Budimansyah)

“Ada sekitar lima atau enam rumah. Saat melihat petugas datang, pemilik rumah buru-buru beranjak masuk dan menutup pintu,” terang Enung.

Enung melanjutkan, pemilik rumah mengabaikan ketukan pintu dan sapaan salam dari petugas. Mereka membiarkan petugas sensus mematung di depan rumah, hingga akhirnya beranjak dari rumah itu.

“Rupanya mereka termakan hoaks sehingga menganggap Sensus Ekonomi itu tak berguna. Malah dikait-kaitkan dengan masalah pajak, dan sensus dianggap berpotensi bisa membocorkan data pribadi,” imbuhnya. 

Bagaimanapun, data harus diperoleh. Enung dan timnya tak menyerah. Dalam menghadapi responden seperti itu, dia merasa perlu berkoordinasi dengan perangkat desa.

“Kami berkoordinasi dengan Ketua RT dan RW. Alhamdulillah, setelah kami melakukan pendekatan dan memberi penjelasan secara detail, responden akhirnya bisa memahami ketika kami sambangi beberapa hari kemudian,” terang Enung.

Dia menambahkan, setiap petugas sensus dipastikan akan menghadapi segelintir warga yang apriori. “Tapi, kebanyakan responden sangat kooperatif kok,” imbuhnya.

Memperdaya Masyarakat?

Asep Ami, perajin tahu di Jalan Purnawarman, Kelurahan Sindangkasih, termasuk responden yang kooperatif. Pengusaha muda ini tak menampik bahwa Sensus Ekonomi direcoki oleh hoaks yang bertebaran di media sosial.

“Banyak. Jumlahnya tak terhitung. Kabar bohong itu tersebar di berbagai platform seperti Instagram, Facebook, X, bahkan YouTube. Ada yang mengklaim bahwa sensus akan mencuri dan menyebarkan data kita. Ada pula yang mengait-kaitkan dengan pajak,” ujar Ami.

Dia mengaku tak terpengaruh dengan kabar-kabar yang tak jelas sumbernya itu. Dia percaya bahwa tak mungkin BPS sebagai lembaga negara akan memperdaya masyarakat.

“Untuk menangkis rumor-rumor itu, saya mengeceknya di website resmi BPS atau di media massa. Pegangan saya itu. Sumbernya jelas,” imbuhnya.  

Ketika ditanya apakah Sensus Ekonomi bermanfaat baginya, Ami menganggukkan kepala. Di antaranya, kata Ami, pemerintah memiliki sejumlah program penyaluran modal dan pemberian bantuan.

“Nah, dalam pelaksanaannya, tentu diperlukan data agar penyaluran modal itu tepat sasaran. Data juga diperlukan untuk membantu perbankan memetakan kelayakan industri tahu, dalam hal program Kredit Usaha Rakyat (KUR),” paparnya.

Dengan data sensus, dia juga bisa melihat apakah bisnis tahu di Purwakarta masih prospektif atau tidak. “Ya, dalam bahasa kerennya, kita bisa menganalisis pasar, hehehe,” tandasnya.

Jumlah perajin tahu di daerah tertentu, menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengatur kuota impor. Atau, ketika ada program subsidi harga kedelai sebagai bahan baku tahu.

Yang tak kalah penting adalah ketika pemerintah, baik pusat atau daerah, tengah ada program pelatihan. Misalnya pelatihan manajemen, teknologi produksi, atau pengolahan limbah tahu.

“Saya berprinsip bahwa sangat mustahil Sensus Ekonomi dibuat kalau tidak ada faidahnya untuk rakyat. Saya tak peduli dengan hoaks-hoaks itu,” tandasnya.

Tak Berhubungan dengan Pajak

Ya, memang tak ada alasan bagi masyarakat untuk merasa khawatir. Itu pesan yang dilontarkan Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).

Pada acara gelar wicara (talkshow) ‘To the Point Aja’ di kanal YouTube Sindonews yang tayang pada 27 Juli 2026, Amalia mengungkapkan bahwa Sensus Ekonomi bukanlah sensus perpajakan.

“Kami akan menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang diberikan oleh para responden,” ujar Amalia dalam acara yang dipandu oleh Ike Kesuma dan Pung Purwanto itu.

“Data-data yang dikumpulkan bukan untuk kepentingan perpajakan. Jadi enggak usah khawatir,” imbuh peraih penghargaan Women's Inspiration Awards 2026 kategori Woman in Public Policy yang digelar iNews Media Group ini.

Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS memang wajib menjaga kerahasiaan data. Data tidak akan digunakan untuk kepentingan pajak, audit, atau disebarluaskan ke pihak lain.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti saat menerima penghargaan Women's Inspiration Awards 2026 kategori Woman in Public Policy yang digelar iNews Media Group. (Foto: dok BPS)

Dia mengajak masyarakat turut menyukseskan Sensus Ekonomi dengan TIR, yakni Terima petugas sensus, Isi data dengan benar, dan Rahasia data pasti akan terjaga dengan baik.

Untuk menangkal hoaks, BPS berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Kolaborasi antara dua institusi ini, di antaranya:

- Mempublikasikan konten-konten hoaks. Kementerian Komdigi merilis laporan Counter Hoax melalui kanal resminya.

- Melakukan edukasi dan kampanye publik. Dua institusi ini memanfaatkan jaringan media sosial yang dimilikinya untuk mengampanyekan gerakan TIR.

- Melakukan pengamanan sistem dan validasi. BPS dan Kementerian Komdigi memastikan infrastruktur teknologi pencacahan lapangan menggunakan tautan resmi mitra yang ditunjuk.

BPS gencar melawan serbuan hoaks tentang Sensus Ekonomi 2026 yang beredar di media sosial. (Infografis: dok BPS)

Terus Bergentayangan

Di Kabupaten Purwakarta, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melibatkan 826 petugas sensus yang tersebar di 17 kecamatan, 9 kelurahan, dan 183 desa.

Kepala BPS Purwakarta Irna Afrianti tak menampik adanya kekhawatiran dari segelintir responden yang menduga data sensus akan digunakan untuk kepentingan tertentu.

“Padahal sesuai UU, semua data yang diberikan wajib dirahasiakan dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik,” terang Irna di kantornya, Jalan Syeikh Baing Yusuf Purwakarta, Jumat siang, 24 Juli 2026.

Dikatakannya, sebagian pelaku usaha ada yang belum paham manfaat dilaksanakan sensus. Hal itu diperparah dengan beredarnya hoaks yang menyatakan sensus untuk menaikkan pajak, tautan palsu untuk modus penipuan, atau data akan bocor jika disensus.

Dia membayangkan bagaimana jika pemerintah membuat kebijakan ekonomi tanpa didukung data yang akurat. Menurutnya, konsekuensinya sangat besar dan yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat.

Irna Afrianti, Kepala BPS Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. (Foto: Tatang Budimansyah)

“Tanpa data, bantuan bisa jatuh pada sasaran yang salah dan program yang dibuat tidak sesuai dengan permasalahan yang terjadi,” paparnya.

Setengah jam menjelang waktu magrib. Nuryanti sudah bersiap pulang. Hari itu dia berhasil mengantongi data dari 13 responden.

Besok pagi, dia kembali mengenakan rompi hitam, mengalungkan tanda pengenal, mencium tangan suami, dan berdoa sebelum berburu data.

Nuryanti sadar bahwa hoaks memang sulit diberangus dan akan terus bergentayangan di dunia maya.

Yang dilakukannya bukan meniadakan hoaks, melainkan membentengi responden agar tak terbius oleh bualan-bualan yang menyesatkan itu.**

Editor : Iwan Setiawan