Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Terbukti Langgar Etik dalam Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Dipecat Tidak Hormat
Advertisement . Scroll to see content

Sidang Etik Irjen Slamet Uliandi Tertunda, Propam Polri Tunggu Kondisi Kesehatan Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 19:54 WIB
  • author Tatang Budmansyah
Sidang Etik Irjen Slamet Uliandi Tertunda, Propam Polri Tunggu Kondisi Kesehatan Pulih
Propam Polri belum dapat menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Slamet Uliandi terkait kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Dok Polri)

JAKARTA, iNewsPurwakarta.id -- Propam Polri belum dapat menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Slamet Uliandi terkait kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Pelaksanaan sidang masih menunggu kondisi kesehatan Slamet yang saat ini menjalani perawatan.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, kondisi kesehatan menjadi alasan pihaknya belum bisa melanjutkan proses persidangan terhadap Slamet.

"Sementara salah satu terduga pelanggar, SU, memang kondisi kesehatannya masih dalam perawatan, jadi belum bisa kemudian kita paksakan, enggak bisa," ucap Isir, Selasa (17/11/2026).

Isir menegaskan, Polri tidak akan memaksakan pelaksanaan sidang apabila terduga pelanggar sedang mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian sebagai bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia.

"Karena kita satu sisi harus tetap menghormati hak asasi, kondisi kesehatan yang terduga pelanggar SU ini," tuturnya.

Dalam kasus ini, Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi. Mereka diduga terlibat dalam penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.

Sebelumnya, Mabes Polri telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik pada Selasa, 10 November 2026.

Dugaan penyadapan tersebut disebut berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Selain Presiden Prabowo, penyadapan diduga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Atas perkara tersebut, keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun. Mereka juga dijerat Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman enam tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana delapan tahun.

Editor: Iwan Setiawan

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut