PURWAKARTA, iNewsPurwakarta.id – Program makan siang gratis yang akan dijalankan oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hingga kini masih menjadi buah bibir. Banyak pihak yang meragukan bahkan menyinyir program tersebut tidak bisa direalisasikan.
Menanggapi hal itu, Kang Dedi Mulyadi (KDM) mengatakan, negara memiliki kemampuan untuk merealisasikan hal tersebut. Ia mencontohkan, misalkan APBN sebesar Rp 3.500 triliun maka sesuai undang-undang 20 persen dialokasikan untuk pendidikan atau sekitar Rp 700 triliun.
“Pertanyaannya anda meyakini gak anggaran Rp 700 triliun itu tepat sesuai dengan kebutuhan? Tidak, pasti ada yang tidak efisien, pasti ada yang belum tepat, yang belum tepatnya kan bisa disisir digunakan untuk ini,” ucap KDM.
Pengalamannya sebagai Bupati Purwakarta dua periode yang memiliki anggaran kabupaten terkecil bisa menjalankan program yang serupa dengan makan siang gratis. Caranya dengan melakukan efisiensi yang akhirnya berdampak juga pada pembangunan infrastruktur, kesejahteraan hingga investasi dan aset bertambah.
Menurutnya jika negara memiliki keberpihakan pada masyarakat bisa melakukan efisiensi belanja agar tepat guna dan sasaran sesuai kebutuhan publik.
“Kita ini kenapa sih ketika siswa mau dikasih makan siang gratis, ketika ibu hamil mau dikasih makan siang gratis, ketika anak-anak balita mau dikasih makan siang gratis kok protes? Padahal pejabat itu setiap hari makan siangnya gratis,” ucapnya.
Ia mencontohkan, saat menjadi Anggota DPR RI selalu mendapat jatah makan siang gratis. Bahkan saat rapat selalu disiapkan camilan. Begitu pun jika rapat dilakukan di luar kantor atau kunjungan kerja, sudah pasti semuanya telah disiapkan gratis.
“Ini tinggal kesadaran kita bersama. Masa takut jatah makan siangnya diambil? Berani tidak kita sisihkan anggaran itu untuk anak-anak agar tumbuh menjadi generasi yang cukup gizi dan nutrisi,” pungkas Kang Dedi Mulyadi. ***
Editor : Iwan Setiawan
Artikel Terkait
