JAKARTA, iNewsPurwakarta.id -- Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso. Sanksi tersebut merupakan hasil sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
"Terduga pelanggar EHS, hasil sidang KKEP putusan sidang pertama sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggaran perbuatan tercela. Sanksi administratif PTDH ," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Trunoyudo menjelaskan, dalam persidangan terungkap dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal terhadap sistem milik Polri yang digunakan dalam penyadapan. Tindakan tersebut dinilai tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Sidang KKEP digelar secara tertutup dengan dipimpin Komjen Hendro Pandowo sebagai ketua komisi merangkap anggota. Posisi wakil ketua komisi merangkap anggota dijabat Irjen Agus Dwi Hermawan.
Adapun anggota komisi lainnya terdiri atas Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi.
Dalam perkara etik ini, Eko diduga melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dalam penanganan perkara tersebut, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.
Sebelum Eko dijatuhi sanksi PTDH, Mabes Polri juga telah memberhentikan Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik pada Selasa, 10 November 2026.
Kasus dugaan penyadapan itu disebut berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui tahapan verifikasi.
Selain Presiden Prabowo, penyadapan diduga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Keempat tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun. Mereka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman enam tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang memiliki ancaman pidana delapan tahun.
Editor : Iwan Setiawan
Artikel Terkait
