PURWAKARTA, iNewsPurwakarta.id - Kerja sama publikasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Purwakarta tahun 2024 dengan media massa masih jadi polemik.
Selain masih banyak media massa yang tidak terakomodir juga penggunaan anggaran tersebut diduga tidak transparan.
Diketahui anggaran kerja sama publikasi itu cukup besar dikisaran di atas Rp 2 miliar. Jumlah tersebut untuk jalur E-katalog dan jalur agency.
Ketua DPD Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Purwakarta, Irfan Abdul Hakim, menilai penggunaan anggaran kerja sama publikasi tersebut diduga ada "permainan jahat".
"Salah satu bukti otentiknya, tidak ada keterbukaan informasi publik terkait agency dan media-media yang diakomodir agency," ucapnya.
Seharusnya, kata Irfan, Diskominfo terbuka, karena anggaran kerja sama publikasi tersebut dari uang rakyat.
Di tempat terpisah, Pengamat Kebijakan Publik, Agus Yasin menjelaskan, prinsip anggaran adalah pedoman dasar yang harus diikuti dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran.
"Salah satu prinsip anggaran tersebut adalah proses penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diawasi oleh publik dan pihak berwenang," kata Agus Yasin kepada wartawan, Rabu (21/7/2024).
Terkait hal tersebut, tidak ada alasan pihak Diskominfo untuk menutup-nutupi anggaran itu termasuk agenncy yang terlibat di dalamnya.
"Hal itu bertentangan dengan prinsip anggaran itu sendiri dan UU Keterbukaan Informasi Publik, dan bisa berakibat hukum jika ada penyimpangan dalam prakteknya," katanya.
Jalur agenci Rp 1,1 miliar?
Sementara itu menurut Sekretaris Dinas Diskominfo Purwakarta, Nurfalah, awalnya Kepala Diskominfo Rudi Hartono, mengajukan anggaran Rp 1,3 miliar untuk kerjasama publikasi E-katalog kepada Ketua DPRD Purwakarta, H. Amor.
Karena media-media yang tidak bisa masuk E-katalog meminta agar tetap diakomodir, maka Kadis Rudi membuat kebijakan untuk menambah anggaran.
"Akhirnya pak kadis menambah anggaran Rp 1,1 miliar untuk agency dan dosetujui oleh DPRD Purwakarta. Sehingga anggaran Publikasi nambah menjadi dikisaran dua miliaran rupiah," beber Nurfalah kepada sejumlah awak media di tempat kerjanya, Rabu (21/8/2024). ***
Editor : Iwan Setiawan
Artikel Terkait
