Norman juga menambahkan bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang digelar beberapa waktu lalu, pendistribusian LPG menjadi perhatian utama pemerintah agar tidak terjadi kelangkaan di lapangan.
Ia berharap pelaksanaan monitoring ini dapat berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
"Setiap kondisi di lapangan harus dilaporkan agar bisa dievaluasi secara berkala untuk mengatasi kekurangan maupun kendala yang terjadi," ucapnya.
Diketahui, Rapat Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram di Aula Janaka Sekretariat Daerah Purwakarta, itu dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta, Norman Nugraha. Dan dihadiri oleh perwakilan Kejaksaan Negeri Purwakarta, Polres Purwakarta, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setda, PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, serta Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Putra Siliwangi dan LPKSM Purwakarta. ***
Editor : Iwan Setiawan
Artikel Terkait
