PURWAKARTA, iNewsPurwakarta.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemkab Purwakarta mengambil langkah tegas dalam penanganan bencana pergerakan tanah di Kampung Cigintung, Desa Pasirmunjul, Kecamatan Sukatani.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dan Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein (Om Zein) secara langsung meminta warga terdampak segera meninggalkan lokasi pengungsian dan memulai hidup sementara di tempat tinggal yang lebih layak.
Permintaan tersebut disampaikan saat penyaluran bantuan uang tunai senilai Rp10 juta per kepala keluarga (KK) kepada 86 KK korban bencana, di Pendopo Pemkab Purwakarta, Kamis (19/6/2025).
“Setelah menerima bantuan ini, saya minta sore ini juga langsung pindah dari penampungan. Jangan menumpuk lagi di pengungsian. Kita ingin Bapak Ibu segera hidup lebih sehat dan nyaman,” tegas Dedi Mulyadi.
Ia menjelaskan bahwa dana bantuan berasal dari program BJB Peduli dan Baznas Jawa Barat, sementara pemerintah daerah hanya memfasilitasi kebijakan dan distribusi.
“Perlu diketahui, bantuan ini murni dari BJB Peduli dan Baznas Jabar. Saya hanya memberikan kebijakan agar bantuan bisa cepat sampai,” tambah Dedi.
Senada, Bupati Purwakarta Om Zein menegaskan bahwa warga tidak lagi diperkenankan tinggal di lokasi pengungsian mulai keesokan hari. Dana Rp10 juta dimaksudkan untuk menyewa hunian sementara, seperti kontrakan atau tinggal di rumah kerabat.
“Kami harap mulai besok, tidak ada lagi warga yang masih tinggal di pengungsian. Sore ini lokasi pengungsian harus dikosongkan,” ujarnya.
Om Zein juga mengungkapkan bahwa Pemkab menyiapkan dua alternatif relokasi jangka panjang. Pertama, membangun rumah di atas lahan milik PTPN seluas 15.000 meter persegi, dan kedua, relokasi mandiri di tanah milik warga sendiri.
“Kita jalan dua-duanya. Saat ini sudah ada lebih dari 40 bidang tanah warga yang siap dibangun rumah. Kita percepat, mana yang lebih cepat itu yang kita prioritaskan,” jelasnya.
Langkah percepatan relokasi ini dilakukan untuk memastikan warga tinggal di tempat yang aman dan manusiawi, serta untuk memudahkan petugas dalam menangani sisa dampak bencana di lokasi terdampak.
“Yang harus ada di lokasi bencana biar petugas saja. Warga yang terdampak tidak boleh lagi tinggal di penampungan,” tandas Om Zein.
Pemerintah daerah saat ini masih terus melakukan pendataan dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk PTPN, untuk segera memulai pembangunan hunian tetap. ***
Editor : Iwan Setiawan
Artikel Terkait
