“Desakan ini muncul akibat ketidakjelasan penyelesaian kewajiban pemda kepada para kontraktor dan pihak ketiga yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Masalah ini mengganggu perputaran ekonomi lokal dan merugikan banyak pihak” tandas Mahesa Jenar, Ketua Barak Indonesia, Sabtu (3/1/2026).
Dia melanjutkan, masalah tunda bayar bukan sekadar angka di atas kertas, tapi menyangkut hajat hidup orang banyak dan kredibilitas pemerintah daerah.
“Kami melihat ada ketidakberesan dalam tata kelola anggaran. Maka, pembentukan pansus adalah harga mati untuk membongkar akar masalahnya secara transparan," tegasnya.
Dia juga menyoroti sikap DPRD yang dinilainya lamban dan terkesan "masuk angin" dalam merespons isu krusial ini. Ia mempertanyakan keberanian para legislator untuk mengawasi eksekutif secara objektif.
"Rakyat menunggu taring DPRD. Jangan sampai diamnya DPRD dimaknai sebagai persetujuan atas bobroknya pengelolaan keuangan ini. Jika DPRD tidak berani atau enggan membentuk Pansus, maka jangan salahkan kami jika parlemen jalanan yang akan berbicara," lanjutnya.
Ancam Gelar Aksi Massa
Forum Ormas dan LSM memberikan ultimatum kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk segera merespons tuntutan ini dalam waktu sesingkat-singkatnya.
“Jika tidak ada langkah konkret menuju pembentukan pansus, kami memastikan akan memobilisasi massa untuk mengepung gedung wakil rakyat dan kantor Pemda Purwakarta,” ucap Jenar.
Editor : Iwan Setiawan
Artikel Terkait
