PURWAKARTA, iNewsPurwakarta.id - Ketua Kantor Staf Presiden (KSP), Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, menegaskan bahwa pembangunan desa menjadi kunci dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI).
Dalam sambutannya, Dudung menjelaskan bahwa sebagai Kepala KSP, dirinya memiliki tugas memastikan seluruh program prioritas Presiden berjalan sesuai target, sekaligus mengawasi implementasinya di lapangan.
"Program prioritas Presiden harus dipastikan berjalan dengan baik. Kami mengawasi agar pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Menurut Dudung, pembangunan desa merupakan implementasi dari visi Presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Dengan jumlah sekitar 75 ribu desa, kemajuan Indonesia sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan di tingkat desa.
"Desa harus dipandang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Selain memiliki potensi sumber daya alam, desa juga mempunyai modal sosial yang kuat seperti gotong royong, musyawarah, solidaritas, dan rasa saling percaya," katanya.
Ia menilai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki posisi yang sangat strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan desa sekaligus memastikan program-program pemerintah terlaksana secara efektif dan tepat sasaran.
Dudung berharap organisasi BPD terus memperkuat pengawasan terhadap pembangunan desa sehingga berbagai program yang dijalankan pemerintah, khususnya melalui Kementerian Desa, dapat berjalan sukses menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Dalam kesempatan yang sama, Dudung juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum organisasi, Ferry, yang kembali dipercaya memimpin untuk periode kedua.
"Periode pertama kepemimpinannya dinilai berhasil sehingga kembali mendapat kepercayaan dari seluruh anggota. Dengan dukungan berbagai pihak, saya yakin organisasi ini akan semakin maju," tuturnya.***
Editor : Iwan Setiawan
Artikel Terkait
