Boleh jadi, bukan hanya Abdul dan Jamiah yang belum mengetahui keberadaan Program Kemaslahatan. Ada sebagian masyarakat lainnya yang juga masih memiliki pemahaman serupa. Sepengetahuan mereka, BPKH hanya mengelola Dana Setoran Awal Haji.
Padahal di luar Dana Setoran Awal Haji, BPKH juga mengelola Dana Abadi Umat (DAU) yang memiliki sumber dan pengelolaan tersendiri. Nilai manfaat dari pengelolaan dana inilah yang antara lain disalurkan kepada masyarakat melalui Program Kemaslahatan.
Tak Menggunakan Dana Setoran Haji
Mengutip situs resmi BPKH, Program Kemaslahatan merupakan program penyaluran nilai manfaat dari hasil pengelolaan Dana Haji untuk kemaslahatan umat Islam Indonesia.
Jadi, bantuan yang diterima Jamiah dan Abdul berasal dari nilai manfaat DAU, bukan dari pokok DAU dan bukan dari dana setoran awal jemaah haji.
Lembaga yang didirikan pada Desember 2017 ini tak menyalurkan bantuan kepada penerima manfaat secara langsung. Ada 14 mitra terpercaya dan profesional yang siap menyalurkannya.
Penyaluran nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU) melalui Program Kemaslahatan periode 2019-2025. (Infografis: dok BPKH)
Untuk memastikan penyaluran dana tepat sasaran, amanah, akuntabel, aman, dan transparan, setiap mitra wajib terverifikasi dan melaporkan penyaluran secara rinci.
Sebanyak 14 mitra BPKH yang menyalurkan bantuan yakni Laz Persis, BAZNAS, BMM, Dompet Dhuafa, LazisMu, Solopeduli, NU Care-LAZISNU, DT Peduli, Rumah Zakat, PPA Daarul Qur'an, DMI, BWI, BSI Maslahat, dan LAZ UQ.
Dalam praktiknya, dana Program Kemaslahatan disalurkan untuk bantuan pada sektor kesehatan, pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, tanggap bencana, sosial keagamaan, sarana dan prasarana ibadah, serta pemberdayaan ekonomi umat.
Dana yang diterima Abdul dan Jamiah masuk dalam kategori bantuan untuk pemberdayaan ekonomi umat. Dalam penyalurannya, BPKH bermitra dengan Rumah Zakat, sebuah lembaga yang berkantor pusat di Bandung, Jawa Barat.
Tak hanya untuk pemberdayaan ekonomi umat, Rumah Zakat juga menyalurkan dana bantuan untuk bidang kesehatan, pendidikan, sosial keagamaan, dan dakwah.
“Program-program tersebut kami sesuaikan dengan penugasan dari BPKH,” terang Arif Sarifudin, Corporate Partnership Division Head Rumah Zakat, Senin, 16 November 2026.
Pada 2025, lembaga ini mendapatkan penugasan dari BPKH untuk menyalurkan bantuan bagi 20 pelaku UMKM di Jakarta Selatan.
Editor : Iwan Setiawan
Artikel Terkait
