Tata Kelola Birokrasi di Pemkab Purwakarta Kacau Balau?

PURWAKARTA, iNewsPurwakarta.id - Rotasi dan mutasi di lingkungan Pemkab Purwakarta, Jawa Barat menuai sorotan dari berbagai kalangan.

Salah satunya dari Pengamat Kebijakan Publik di Purwakarta Hikmat Ibnu Ariel. Dia menilai tata kelola birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta kacau balau.

Baca Juga

Tanamkan Disiplin Lalulintas Sejak Dini, Polwan Purwakarta Gelar Police Goes To School

Pasalnya, rotasi dan mutasi yang dilakukan oleh Pemkab Purwakarta menempatkan pegawai tidak sesuai dengan kompetensinya.

Ariel menuding rotasi dan mutasi yang dilakukan Bupati Purwakarta telah mengesampingkan kinerja-kinerja pegawainya. 

"Rotasi dan mutasi pegawai yang dilakukan Pemkab Purwakarta belum lama ini saya nilai tidak sesuai kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai itu sendiri," kata Ariel di Purwakarta, Jumat (14/10/2022).

Baca Juga

Warga Jatiluhur Geger, Babi Hutan Masuk ke Dalam Rumah Warga

Ariel pun mencontohkan, pegawai yang latar belakang tenaga kesehatan ditempatkan tidak pada bidang kesehatan. 

"Dari informasi yang saya terima ada pegawai dengan latar belakang kesehatan malah ditempatkan di dinas pemadam kebakaran dan kantor kecamatan, kan kacau ini," ujar Ariel.

Harusnya, pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan bidang kesehatan seperti halnya perawat ditempatkan di Puskesmas atau di rumah sakit sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki.

Baca Juga

Diduga Sopir Ngantuk, Truk Besar Tabrak Truk Kecil di Res Area Tol Purbaleunyi Kilometer 88, 1 Tewas

Meskipun rotasi dan mutasi pegawai memang merupakan kewenangan bupati. Namun, dalam penataannya, tentunya harus disesuaikan dengan latar belakang para pegawai dan tentunya mencermati sejumlah hal termasuk dengan capaian kinerja mereka. 

"Jika salah menempatkan pegawai akan sangat berpengaruh terhadap optimalisasi kinerja para pegawai itu sendiri," kata Ariel.

Diketahui juga, dari tujuh pegawai di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta, empat orang dimutasikan menjadi pegawai di sejumlah kecamatan dan tiga orang lainnya dimutasikan ke sejumlah dinas yang berbeda.

Baca Juga

Emak-emak Gendong Balita Gasak Uang di Laci Toko Terekam CCTV

Kini, posisi para pejuang pendapatan itu malah diisi oleh para personil yang kualitas SDM dianggap tidak kompeten. Oleh karena itu, Bupati Purwakarta juga dianggap telah mengingkari janji dan ucapannya.

Padahal, pada acara Apresiasi Pajak Tahun 2021 yang digelar oleh Bapenda pada 28 Desember 2021 lalu Bupati Anne berjanji akan memberikan bonus yang cukup besar untuk para pegawai di lingkungan Bapenda, jika target pendapatan pajak 2022 bisa naik signifikan. Saat ini, pendapatan dari pajak sudah naik. Bahkan, mengalami surplus sampai Rp 40 miliar.

Diketahui juga bahwa pada 28 September 2022 lalu, jajaran Bapenda Purwakarta menerima kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Purwakarta. Anggota DPRD yang datang ke Bapenda yaitu Fitri Maryani, Alex Alaikassalam, dan Dedi Sutardi. Dalam kegiatan itu, terungkap realisasi pajak dari Januari hingga September 2021 mencapai Rp 225.618.248.278. Sedangkan realisasi pajak dari Januari hingga September 2022, mencapai Rp 266.228.963.427. Artinya ada selisih surplus Rp 40.610.725.149.

Baca Juga

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid 19 Pasca Lebaran, Polisi Kembali Gencarkan Vaksinasi Covid-19

Bahkan, Komisi II DPRD Kabupaten Purwakarta setiap akhir tri wulan, melakukan evaluasi pendapatan pajak yang berhasil ditarik jajaran Bapenda. 

Kini, Bupati Purwakarta malah memindahkan enam pejabat di lingkungan Bapenda. Bahkan, rotasi mutasi ini dinilai melanggar aturan serta mengisyaratkan adanya kegagalan komunikasi antara bupati dengan para pejabat Bapenda tersebut.

Terkait hal di atas, Kepala Bapenda Kabupaten Purwakarta Asep Supriatna enggan memberikan komentar. "No Coment," kata Asep diujung seluler.

Editor : Iwan Setiawan