Dituding Labrak Mekanisme, Mutasi dan Rotasi di Gapura Tirta Rahayu Purwakarta Akan Dibawa ke PTUN

PURWAKARTA, iNewsPurwakarta.id - Mekanisme mutasi dan rotasi di tubuh Perumda Gapura Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, masih menjadi polemik.

Pengamat kebijakan publik Purwakarta Agus Yasin berencana membawa persoalan ini ke ranah hukum melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Baca Juga

Gapura Tirta Rahayu Harus Bermetamorfosis Menjadi PDAM Modern

Alasan Agus Yasin, pelaksanaan mutasi,  rotasi hingga pelantikan yang digelar pada Jumat (19/5/2023), melabrak aturan dan tak sesuai mekanisme.

"Saya akan mem-PTUN-kan Perumda Gapura Tirta Rahayu," tandas Agus melalui sambungan telepon, Jumat (19/5/2023).

Hanya saja, Agus tak merinci kapan rencana itu direalisasikan, "Tunggu saja,: imbuhnya.

Baca Juga

Tiga Pekan Tak Mendapat Pasokan Air, Warga Gandasari Bakal Datangi Kantor Bupati Purwakarta

Dikatakan Agus, kendati yang dipersoalkan adalah Perumda Gapura Tirta Rahayu, namun yang paling terkena imbasnya adalah Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika.

Dalam struktur kepengurusan perumda, bupati bertindak sebagai Kuasa Pemegang Modal (KPM).

Selain soal mutasi dan rotasi, Agus menyayangkan sikap Anne yang dinilai tak mampu membenahi managemen Gapura Tirta Rahayu yang larut marut.

Baca Juga

Jelang Masa Jabatan Bupati Purwakarta Habis, Anne Ratna Mustika Harus Tinggalkan Kesan yang Baik

"Ada pembiaran oleh Bupati Anne, sementara Gapura Tirta Rahayu sudah sudah menumpuk masalah," kata Agus.

Masalah yang dimaksudnya, antara lain soal pelayanan yang di bawah standar. Banyak pelanggan mengeluh karena distribusi Gapura Tirta Rahayu sering terganggu.

Menanggapi rencana Agus membawa persoalan mutasi dan rotasi ke PTUN, Lalam menjawab singkat.

Baca Juga

Air PDAM GTR Purwakarta Belum Mengalir, Warga Terpaksa Beli Air 

"Gak apa-apa. (Mem-PTUN-kan) itu hak dia, jika ada yang merasa dirugikan," tutur Lalam.

Diberitakan sebelumnya, pelaksanaan rotasi di perusahaan milik Pemkab Purwakarta terlihat ada kejanggalan.

"Kok bisa pegawai dirotasi, mutasi, dan dilantik oleh staf ahli?" tandas Agus Yasin.

Baca Juga

Dirut Perumda Gapura Tirta Rahayu Purwakarta Tak Berdaya, Kewenangan Staf Ahli Lampaui Batas?

Dikatakannya, yang berwenang melakukan rotasi, mutasi, dan promosi, adalah direksi.

Dia menyayangkan sikap Bupati Purwakarta selaku KPM yang tampak tak berdaya menghadapi kekisruhan pada manajemen Gapura Tirta Rahayu.

Lalam Martakusumah menanggapi, pelaksanaan rotasi sudah sesuai aturan. Tak ada yang dilanggar.

Dikatakan Lalam rotasi dan mutasi merupakan kebutuhan organisasi.

Soal mutasi, direksi yang melaksanakannya,

 "Namun saya diajak ikut rapat direksi  untuk membahas kekosongan jabatan. Di antaranya jabatan Kabag Umum yang kosong karena pejabat sebelumnya kini menjabat sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan," terang Lalam.

Adapun soal pelantikan pejabat hasil mutasi yang terkesan dilakukan oleh dirinya, Lalam juga menyanggahnya.

"Saat pelantikan, kebetulan Pak Dirut terlambat hadir. Jadi acara pelantikan diwakili oleh saya sebagai orang yang dituakan," terang Lalam. ***
 

Editor : Iwan Setiawan