Kader Senior: Perolehan Kursi Golkar Melorot saat Dipimpin Dedi Mulyadi

PURWAKARTA, iNewsPurwakarta.id - Kader senior Partai Golkar Ucok Ujang Wardi merasa terpanggil menyikapi internal partai setelah Dedi Mulyadi hengkang ke partai lain.

Ucok menyoroti soal desakan dari PD dan PK agar Dedi Mulyadi dan Maulana Akbar dipecat secara tidak hormat.

Baca Juga

Sempat Diteror Preman, KDM Harap Pembangunan Jembatan Cihambulu Selesai Sebelum Lebaran

Menurutnya, aspirasi 15 Pengurus Kecamatan (PK) dan 135 Pengurus Desa (PD) kepada Dewan Etik DPP Golkar ini, murni aspirasi akar rumput Golkar.

Dikatakan Ucok, saat ada pengurus DPD Partai Golkar Purwakarta yang disidang Dewan Etik,  stabilitas Golkar Purwakarta nyaris tak kondusif.

"Terutama saat pendaftaran Caleg Golkar ke KPUD, nyaris berantakan," ujar Ucok, Minggu (9/7/2023).

Baca Juga

2 Preman Pembacok Pekerja Jembatan Cihambulu Buron, KDM Ultimatum Serahkan Diri atau Ditindak Polisi

"Desakan PD dan PK agar Dedi dan Maulana Akbar dipecat secara tidak hormat, jangan dipandang mereka  ada yang menggerakkan.   Mereka ingin ada kepastian hukum terhadap tiga orang yang yang berperkara di Dewan Etik," imbuhnya.

Ucok juga menilai Dedi Mulyadi sangat kental mengintervensi internal Partai Golkar Purwakarta saat Maulana Akbar (anaknya) menjadi Ketua DPD.

"Sikap Dedi yang mengatur-ngatur dan mengintervensi keberlangsungan DPD Golkar Purwakarta,
membuat instrumen Golkar tidak mandiri dan serba dilematis karena ada dua matahari. Secara konstitusional, Ketua DPD adalah Maulana. Namun secara de facto adalah Dedi Mulyadi," tandasnya. 

Baca Juga

[OPINI]: Menebak Langkah Binzein di Pilkada Purwakarta, Mulus atau Terdepak? 

"Dedi juga yang jadi aktor intelektual pemboikotan kunjungan kerja Ketua Umum Golkar ke Purwakarta beberapa waktu lalu. Informasi itu saya peroleh dari persidangan persidangan Dewan Etik. Dedi yang meminta para pengurus Golkar Purwakarta, termasuk anggota fraksi Golkar untuk tidak hadir," imbuhnya.

Lebih parah lagi, tutur Ucok, manuver Dedi setelah mundur dari Golkar dan pindah ke Partai Gerindra.

"Dia masih menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI dari Golkar. Dedi makan gaji atasnama anggota DPR RI dari Golkar, sedangkan dia berkoar-koar mempromosikan  Gerindra dan Prabowo sebagai presiden. Itu sangat memalukan dan tak punya adab. Makanya Dewan Etik DPP Golkar harus tegas dan segera pecat Dedi dan anaknya yang turut pindah ke Gerindra," kata Ucok.

Baca Juga

Program Makan Siang Gratis Dinyinyir, KDM: Padahal Banyak Pejabat Makan Siangnya Gratis

Lebih lanjut Ucok menyatakan, selama Dedi Mulyadi menjadi Ketua Golkar dan Bupati Purwakarta dua periode, dia tak menunjukkan keseriusannya memajukan Golkar.

Menurut Ucok, Dedi cenderung lebih mengedepankan personalitinya untuk menaikkan citra dan elektabilitas politik pribadinya. Kondisi Golkar beda jauh saat dipimpin  almarhum Bisri Harjoko. 

"Saat itu Golkar mampu meraih hingga 19 kursi di  DPRD. Saat dipimpin Dedi, melorot jadi 8 kursi. Padahal secara politik Dedi bisa menggunakan kekuatannya untuk menaikkan elektabilitas Golkar dan menaikkan perolehan kursi secara signifikan," katanya.***

Editor : Iwan Setiawan