Deklarator Kopi Panas Deteksi Money Politic pada Pemilu 2024 di Purwakarta Masih Tinggi

PURWAKARTA, iNewsPurwakarta.id - Deklarator Komunitas Pemilih Panatik Anti Suap (Kopi Panas) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Oyang Este Binos mendeteksi praktek money politic atau politik uang masih akan mewarnai Pemilu 2024.

"Melihat kecenderungannya, kami sangat yakin, praktek (politik uang) itu masih akan terjadi di Pemilu 2024," kata Binos, saat menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif oleh Bawaslu Purwakarta bersama pengelola media massa, di hotel Ciwareng Inn, Purwakarta Jawa Barat, Senin (11/9/2023).

Baca Juga

Tanamkan Disiplin Lalulintas Sejak Dini, Polwan Purwakarta Gelar Police Goes To School

Tidak berhenti di situ, pihaknya juga mensinyalir praktek politik uang akan lebih beragam modusnya. Tidak lagi konvensional dengan memberi secara langsung uang atau barang kepada calon pemilih. Lebih dari itu, akan mengikuti trend masyarakat saat ini. Diantaranya melalui transfer maupun top up. Tergantung segmen masyarakat.

"Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu.Tantangan mendeteksi sejak dini, lalu melakukan antisipasi, juga tantangan mengeksekusi pada saat praktek tersebut benar-benar terjadi pada waktunya nanti," urai Binos.

Karena praktek ini cukup mengakar di masyarakat, mentradisi, bahkan cabang dan rantingnya terus meluas, Bawaslu saja tidak cukup untuk penanganannya. Perlu partisipasi banyak pihak agar praktek ini bisa ditekan, sehingga kualitas pemilu dan kedaulatan pemilih bisa terjaga dengan baik. Termasuk komitmen peserta pemilu dalam hal ini partai politik dan para calegnya untuk tidak melakukan praktek haram tersebut.

Baca Juga

Warga Jatiluhur Geger, Babi Hutan Masuk ke Dalam Rumah Warga

"Kalau semua peserta pemilu komitmen tidak melakukan ini (politik uang), saya kira hal ini masih jauh lebih efektif. Pertanyaannya, mereka mau gak? Terutama caleg-caleg berduit," beber Binos.

Demikian halnya wartawan. Pers sebagai pilar keempat demokrasi, harus digandeng Bawaslu sebagai mitra strategis. Dengan demikian, Bawaslu akan memperoleh kekuatan tambahan di luar struktur penyelenggara untuk melakukan pemantauan di lapangan. Paling tidak, setiap pesan yang hendak disampaikan ke publik, bisa secara cepat dan merata diterima masyarakat. 

"Pers juga sangat kuat pengaruhnya membuat opini di publik. Misal, bisa aja melalui pers Bawaslu mendorong secara terus menerus mengopinikan bahwa politik uang tidak baik dampaknya bagi demokrasi. Politik uang pintu masuk korupsi, dan lain-lain. Secara bersamaan, upaya itu bisa dilakukan," saran Binos.(**)

Baca Juga

Diduga Sopir Ngantuk, Truk Besar Tabrak Truk Kecil di Res Area Tol Purbaleunyi Kilometer 88, 1 Tewas

Editor : Iwan Setiawan