Dari 1400 Perusahaan, Dibawah 100 yang Melaporkan Penempatan Kerja ke Disnakertrans Purwakarta

PURWAKARTA, iNewsPurwakarta.id - Dari sekitar 1.400 perusahaan yang berdiri dan beroprasi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dibawah 100 perusahaan yang patuh melaporkan penempatan kerja kepada Disnakertrans setempat.

Hal itu sesuai data dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Purwakarta.

Baca Juga

Tanamkan Disiplin Lalulintas Sejak Dini, Polwan Purwakarta Gelar Police Goes To School

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Pentakertrans) Disnakertrans Kabupaten Purwakarta, Adi Wibowo mengatakan bahwa salah satu permasalahan yang belum dapat teratasi adalah kurangnya kesadaran perusahaan dalam melaporkan penempatan kerja.

Padahal, hal tersebut bersifat wajib dan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023. 

"Laporan penempatan tenaga kerja di perusahaan kesadarannya masih kurang. Jelas di Perpres itu dikatakan wajib," ucapnya, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, beberapa hari lalu. 

Baca Juga

Warga Jatiluhur Geger, Babi Hutan Masuk ke Dalam Rumah Warga

Adi menilai bahwa aturan yang dibuat oleh pemerintah masih mengambang dan tidak tegas. Pasalnya, meski Perpres tersebut mewajibkan perusahaan untuk melaporkan penempatan kerja, namun tidak ada sanksi yang dapat diberikan terhadap para perusahaan yang tidak melapor. 

"Di aturan kita itu kan gini, mengatakan wajib, tetapi ketika tidak dituruti sanksinya apa. Orang-orang perusahaan itu orang pinter juga," ujarnya. 

Lebih lanjut, ia menyebut terdapat peluang untuk memberikan ketegasan terhadap para perusahaan yang tidak patuh. Sebab, disebutkan dalam Perpres tersebut bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memberikan sanski bagi perusahaan yang tidak melaksanakan, dan juga memberikan reward atau penghargaan terhadap yang patuh. 

Baca Juga

Diduga Sopir Ngantuk, Truk Besar Tabrak Truk Kecil di Res Area Tol Purbaleunyi Kilometer 88, 1 Tewas

"Tetapi kemudian ada di pasal selanjutnya, terkait pemberian sanksi itu disebutkan, kewenangan dalam memberikan sanksi dan penghargaan diatur dalam peraturan menteri, sampai sekarang peraturan menterinya belum ada," beber Adi. 

Adi mengungkapkan bahwa permasalahan tersebut bukan hanya terjadi di Kabupaten Purwakarta, melainkan juga terjadi di beberapa daerah lain. Hal itu diketahui saat pertemuan Disnakertrans se-Indonesia, hampir setiap daerah mengeluhkan hal yang sama. 

"Kemarin saya baru pulang dari Surabaya pertemuan se indonesia mewakili pak kadis, saya sampaikan tingkat kepatuhan pelaporan dari perusahaan sangat rendah, semuapun keluhannya sama," ungkapnya. 

Baca Juga

Emak-emak Gendong Balita Gasak Uang di Laci Toko Terekam CCTV

"Jangan kira kita gak ada upaya, kita telah memanggil ratusan perusahaan untuk diberikan sosialisasi. Kita juga pernah sampaikan ini ke pusat, jadi sejauh ini penindakannya hanya bisa dihimbau saja," imbuhnya. ***

Editor : Iwan Setiawan