Pendidikan Siswa Nakal di Barak Militer, Wakil Ketua DPRD Purwakarta: Jika Tak Efektif, Hentikan!

PURWAKARTA, iNewsPurwakarta.id – Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Entis Sutisna menanggapi program Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein terkait pendidikan di barak militer bagi siswa yang bermasalah.

Entis Sutisna mengapresiasi inovasi ini. Namun demikian, ia menekankan perlunya masukan dari seluruh pemangku kepentingan sebelum program dijalankan secara reguler.

"Program ini perlu melibatkan pemerintah (dinas pendidikan), orang tua, akademisi, dan pihak terkait lainnya dalam pemerintahan," ujar Entis, Jumat (2/5/2025).

Ia menegaskan bahwa meski mengikuti pelatihan di barak militer, peserta tetap wajib menuntaskan pendidikan formal. Selain itu, program ini harus fokus pada pembentukan etika, kepatuhan pada aturan, orang tua, agama, dan negara. Bukan sekadar pelatihan kemiliteran.

"Evaluasi harus rutin dilakukan. Jika berhasil, bisa dijadikan program nasional. Namun, jika tidak efektif, harus dihentikan," tandas politisi PDI Perjuangan ini.

Praktisi Pendidikan: Perlu Seleksi Ketat

Sementara itu, praktisi pendidikan Purwakarta, Zaenal Abidin, menyatakan sikap kritis. Ia setuju jika program diterapkan bagi pelajar dengan pelanggaran berat seperti tawuran atau tindakan kriminal. Namun, ia menolak jika anak yang hanya kedapatan nongkrong atau merokok langsung dikirim ke barak militer.

"Untuk apa ada guru BK dan wali kelas jika masalah kecil langsung diserahkan ke luar sekolah?" ujar Zaenal.

Ia menyarankan agar sekolah terlebih dahulu melakukan pendekatan maksimal, termasuk membuat perjanjian dengan orang tua. "Jika pelanggarannya sudah mengarah kriminal, barulah program ini bisa dipertimbangkan, dengan tetap melibatkan instansi terkait dan memantau dampaknya," jelasnya.

Seperti diketahui, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein  secara resmi meluncurkan program ini di Markas Resimen Armed 1/Sthira Yudha/1 Kostrad. Sebanyak 40 siswa SMP dari berbagai sekolah di Purwakarta mengikuti pelatihan minimal enam bulan, dengan kemungkinan diperpanjang hingga satu tahun.

"Tujuannya bukan menghukum, tapi membentuk mental dan kedisiplinan," tegas Dedi Mulyadi.

Bupati Binzein menambahkan, anggaran telah disiapkan dan Purwakarta siap menjadi percontohan. "Harapannya, mereka pulang sebagai pribadi yang lebih baik," ujarnya.

Jika sukses, program ini akan diimplementasikan di daerah lain di Jawa Barat. Purwakarta kini tak hanya dikenal sebagai kota industri, tetapi juga pelopor pembinaan karakter siswa melalui pendekatan militer.*** 

Editor : Iwan Setiawan