Setengah Tahun Terbakar, Pedagang Pasar Jumaah Masih Menanti Uluran Tangan Pemkab Purwakarta
PURWAKARTA, iNewsPurwakarta.id – Enam bulan sudah berlalu sejak kobaran api melalap Pasar Jumaah, pusat perniagaan legendaris dan ikon ekonomi Kota Purwakarta. Namun, hingga kini, para pedagang yang menjadi korban belum mendapatkan kejelasan nasib dari pemerintah daerah. Modal habis terbakar, penghasilan terhenti, dan kehidupan keluarga terancam, para pedagang kini hanya berharap ada empati dari pihak berwenang.
Meski sempat muncul desakan untuk menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran, para pedagang memilih jalur persuasif dan diplomatis demi menjaga kondusifitas kota. Bersama wadah lintas elemen masyarakat BELA PURWAKARTA, mereka kembali menyuarakan aspirasi langsung ke Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
Dalam audiensi yang digelar di kantor Pemkab, perwakilan pedagang bertemu dengan dua pejabat kunci: Asisten Daerah II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Agung Darwis Suriaatmaja, dan Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat, Rahmat Heriansyah. Bupati Purwakarta sendiri berhalangan hadir karena sedang dalam masa pemulihan pasca perawatan kesehatan.
Ketua Perwapa, Iwan Sopwan Arif, menegaskan bahwa perjuangan akan terus dilakukan secara damai. “Kami tetap mengedepankan dialog demi menjaga wibawa Pemkab Purwakarta. Namun jika terus diabaikan, kami tidak punya pilihan lain,” ujarnya dengan nada tegas.
Lebih menyentuh, sesepuh pedagang Haji Entang Sobur mengungkapkan kondisi nyata para korban. “Ada yang tak sanggup bayar cicilan bank, ada yang sampai depresi berat. Kami berjuang menahan rasa malu, sedih, bahkan putus asa. Belum ada yang sampai nekat bunuh diri, tapi kondisi ini sudah di ambang batas,” katanya lirih.
Sementara itu, Founder BELA PURWAKARTA, Aa Komara, mengingatkan potensi gejolak sosial jika pemerintah tak cepat tanggap. Ia menyinggung fenomena "One Piece", "Indonesia Gelap", hingga aksi penjarahan yang kini merebak di berbagai daerah sebagai bentuk akumulasi kekecewaan rakyat terhadap lambannya respons negara.
"Rakyat sedang sensitif. Jangan sampai luka kecil ini membesar jadi krisis kepercayaan yang lebih luas. Kita tidak ingin Purwakarta menjadi bagian dari potret buram ketidakpedulian," ucapnya.
Dari pihak DPRD Kabupaten Purwakarta, dua anggota sekaligus perwakilan Banggar, Said Ali Azmi dan Dedi Juhari, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya penyelesaian. Mereka mengusulkan penggunaan dana hibah dalam APBD sebagai solusi konkret untuk memberikan "kadeudeuh" kepada para pedagang.
“Kami di DPRD menginginkan persoalan ini segera tuntas. Dana hibah bisa digunakan, tinggal political will pemerintah daerah yang kami tunggu. Semoga lancar dan para pedagang bisa bangkit kembali,” tutup mereka.
Dalam penutup pertemuan, perwakilan pedagang menitip harapan besar: agar dalam agenda selanjutnya, mereka dapat bertemu langsung dengan Bupati dan menerima keputusan final yang membawa titik terang.
Editor : Iwan Setiawan