Ketua Harian DHC BPK 45 Purwakarta, Muchtar HP: Jaga Nilai Pancasila dan Kemandirian Daerah 

PURWAKARTA, iNewsPurwakarta.id — Ketua Harian Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan 45 (DHC BPK 45) Purwakarta, Muchtar HP, menegaskan pentingnya menjaga semangat kejuangan dan nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan zaman.

Menurutnya, BPK 45 memiliki sejarah panjang dan legitimasi kuat karena dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. “Ini bukan organisasi biasa. BPK 45 adalah warisan pejuang ’45 untuk menjaga keutuhan NKRI,” kata Muchtar di Purwakarta, (4/10/2025).

Baca Juga

Muchtar HP Menilai Ada 'Something Wrong’ di Mesin Politik Golkar Purwakarta, Begini Alasannya

Ia menjelaskan, anggota BPK 45 tidak hanya berasal dari kalangan tentara atau veteran. “Pejuang itu bukan hanya yang angkat senjata. Ada yang berjuang lewat doa, gagasan, dan pengorbanan di berbagai bidang,” ujarnya.

Muchtar menegaskan, perjuangan hari ini bukan lagi soal perang fisik, tetapi menjaga bangsa dari ancaman ideologi, oligarki, penyimpangan moral, dan penyalahgunaan kekuasaan. “Kita harus melawan dengan dasar konstitusi dan nilai-nilai Pancasila,” katanya.

Menurutnya, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang menuntun bangsa menuju keadilan sosial. “Pejuang masa kini adalah mereka yang menegakkan nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan,” ujarnya.

Baca Juga

Jelang Musda DPD Partai Golkar Purwakarta, Muchtar HP Akan ‘Turun Gunung’?

Dalam konteks Purwakarta, Muchtar meminta DHC BPK 45 ikut menjaga persatuan dan keharmonisan daerah. “Tidak boleh ada diskriminasi. Semua harus berlandaskan semangat Pancasila,” tegas Muchtar.

Terkait kepemimpinan Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, Muchtar mengaku sudah lama mengenalnya sejak masa muda. “Saya ikut membina dia di Bamus Putra Daerah Purwakarta. Dia aktivis idealis, tidak haus jabatan, dan berkembang lewat dunia usaha,” katanya.

Soal isu bahwa Binzein disebut “boneka Dedi Mulyadi”, Muchtar meminta publik tidak salah tafsir. “Istilah boneka jangan dimaknai negatif. Dedi memang punya peran besar dalam membentuknya, tapi bukan berarti Binzein tidak bisa berdiri sendiri,” jelas Muchtar.

Ia menilai Binzein cukup tegas dan on the track, meski kebijakannya kadang menuai reaksi keras. “Penertiban bangunan di pinggir irigasi itu contohnya. Kebijakannya benar, tapi tetap harus seimbang dengan nilai kemanusiaan,” ujarnya.

Muchtar menegaskan, seorang kepala daerah harus memimpin berdasarkan hukum dan nilai Pancasila. “Kalau dia taat konstitusi, rakyat akan mendukung. Tapi kalau melenceng, rakyat yang akan menggulingkannya. Sekarang rakyat sudah cerdas,” kata Muchtar.**
 

Editor : Iwan Setiawan