Isu Friksi Bupati vs Wabup Purwakarta: Saepul Bahri Binzein Cenderung Otoriter?

 “Sikap wabup curhat ke ruang publik tidak dibenarkan. Dalam prinsip kepemimpinan, wabup seharusnya mendukung dan bekerjasama dengan bupati.  Bukan malah mengkritik atau membeberkan masalah internal ke publik,” tuturnya.                                  

Baca Juga

Silaturahmi 4 Trah Leluhur Purwakarta, Om Zein: Kami Melanjutkan Warisan Para Pendiri

“Dampak curhat ke publik, akan merusak citra pemerintah daerah dan hilangnya kepercayaan publik. Konflik internal akan lebih parah, serta mengganggu kinerja pemerintahan. Curhat ke publik bisa dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik pejabat publik dan berpotensi terkena sanksi,” paparnya.

Jaenal membeberkan, apabila komunikasi internal tidak membuahkan hasil, opsi melibatkan pihak ketiga sebagai mediator bisa dipertimbangkan.

Misalnya, meminta fasilitasi dari DPRD setempat atau berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina pemerintahan daerah. Mediasi semacam ini bertujuan menjaga stabilitas pemerintahan, bukan memperkeruh konflik.

Secara hukum, ujarnya, memang tidak ada sanksi langsung bagi bupati yang tidak melibatkan wakil bupati dalam pengambilan keputusan.

“Namun, praktik tersebut dapat dinilai sebagai lemahnya kepemimpinan dan koordinasi. Dampaknya bukan hanya pada hubungan personal, tetapi juga berpotensi mengganggu efektivitas kinerja pemerintahan daerah,” ujarnya.

Wakil bupati dan bupati adalah satu paket kepemimpinan yang dipilih rakyat. Karena itu, secara etis dan administratif, wakil bupati semestinya dilibatkan dalam proses strategis, terutama yang menyangkut kebijakan penting.

Mengabaikan peran wakil dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip kerja sama dan koordinasi dalam pemerintahan.

Editor : Iwan Setiawan