Isu Friksi Bupati vs Wabup Purwakarta, DPRD: Jika Berlarut, Akan Turunkan Kepercayaan Publik

PURWAKARTA, iNewsPurwakarta.id – Isu perpecahan (friksi) antara Bupati Saepul Bahri Binzein dan Wakil Bupati Purwakarta Bang Ijo Hapidin, direspons lembaga legislatif setempat.

Wakil Ketua DPRD Purwakarta Luthfi Bamala menyatakan, terjadinya friksi akan berdampak terhadap kondisi tata kelola pemerintahan.

Baca Juga

Utang Pemkab Purwakarta Menumpuk, Forum Ormas dan LSM Desak DPRD Bentuk Pansus

“Jika dibiarkan berlarut, disharmonis berpotensi menghambat efektivitas koordinasi, memperlambat pengambilan keputusan, dan menurunkan kepercayaan publik,” ujarnya, Rabu (25/2/2026).

Luthfi melanjutkan, apabila perbedaan disikapi secara dewasa dan profesional, justru bisa menjadi ruang evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintahan demi pelayanan publik yang lebih baik.

Politikus Partai NasDem itu menjelaskan, dalam dinamika pemerintahan daerah, perbedaan pandangan adalah hal yang wajar.

Baca Juga

Lingkungan Tercemar? DPRD, Polisi, dan Masyarakat Sidak Industri di Purwakarta

Disharmonis biasanya muncul karena perbedaan persepsi dalam pengambilan kebijakan, pembagian peran, gaya kepemimpinan, maupun komunikasi internal.

“Namun itu belum tentu mencerminkan konflik personal, melainkan bisa jadi bagian dari proses pendewasaan tata kelola pemerintahan,” imbuhnya.

Dewan memandang penting menjaga stabilitas pemerintahan dan kondusivitas daerah. Jika memungkinkan, kata Luthfi, DPRD akan mendorong komunikasi yang sehat, menjembatani dialog, serta memastikan roda pemerintahan tetap berjalan sesuai regulasi dan kepentingan masyarakat.

Baca Juga

BPK Temukan Kerugian Negara Rp468 Juta di Setwan Purwakarta, KMP: Kasus Belum Berakhir!

Dewan berdiri pada posisi netral, objektif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan pada dinamika personal.

Dia mengimbau kepada Bupati dan Wabup Purwakarta untuk mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok, memperkuat komunikasi, serta menjaga soliditas kepemimpinan.

“Amanah rakyat adalah tanggung jawab bersama, sehingga sinergi, saling menghargai peran, dan kebesaran jiwa sangat dibutuhkan agar pembangunan Purwakarta tetap berjalan optimal. Perbedaan boleh ada, tapi persatuan dalam melayani rakyat adalah harga mati,” tandas Luthfi.

Baca Juga

Banyak Pengembang Perumahan di Purwakarta Tidak Menyerahkan PSU

Isu terjadinya friksi mulai mencuat, menyusul postingan Bang Ijo di media sosial beberapa waktu lalu. Dalam postingan tersebut, Bang Ijo memaparkan bahwa dia tak pernah dilibatkan dalam kapasitasnya sebagai wakil bupati.***

Editor : Iwan Setiawan