Percepat Pemulangan 3 Prajurit Gugur di Lebanon, Pemerintah Jalin Koordinasi dengan PBB

JAKARTA, iNewsPurwakarta.id – Pemerintah memastikan tengah menjalin koordinasi intensif dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mempercepat proses pemulangan jenazah tiga personel penjaga perdamaian yang gugur dalam serangan di Lebanon pada 29 dan 30 Maret 2026.. Repatriasi ditargetkan dapat dilakukan pada pekan pertama April 2026, meski situasi di lapangan penuh risiko.

Dalam kondisi normal, perjalanan dari Beirut menuju Jakarta memakan waktu sekitar 17 jam. Namun, situasi konflik yang masih berlangsung, termasuk meningkatnya serangan Israel di Lebanon selatan, membuat proses evakuasi menjadi jauh lebih kompleks dan berbahaya.

Kementerian Luar Negeri RI menegaskan komitmennya untuk memastikan pemulangan para prajurit yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) itu, berjalan dengan layak dan penuh penghormatan.

"Repatriasi merupakan bentuk penghormatan terakhir bagi para prajurit yang gugur, sekaligus wujud tanggung jawab negara kepada keluarga yang ditinggalkan. Doa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia menjadi penguat dalam mengiringi kepulangan para pahlawan bangsa," bunyi keterangan tertulis Kemlu, Jumat (3/4/2026).

Upacara pelepasan jenazah telah digelar di Bandara Internasional Rafic Hariri, Beirut, Lebanon, Kamis (2/4/2026). Tiga prajurit yang gugur yakni Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur, dan Praka Farizal Rhomadhon.

Prosesi penghormatan terakhir dipimpin langsung oleh Force Commander UNIFIL sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam menjaga perdamaian dunia.

Pengabdian ketiganya menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian global sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Gelombang simpati dan dukungan dari berbagai negara menjadi bukti bahwa kontribusi mereka diakui dunia internasional.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia juga telah menyampaikan kecaman keras atas insiden tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Tetap Indonesia untuk PBB, Umar Hadi, dalam rapat darurat Dewan Keamanan PBB di New York, Selasa (31/3/2026) waktu setempat.

"Kami tidak dapat menerima terbunuhnya penjaga perdamaian tersebut. Ini adalah kehilangan besar bagi Indonesia dan juga kehilangan besar bagi kita semua," kata Umar.

Indonesia menilai serangan beruntun itu bukan sekadar insiden biasa, melainkan upaya yang diduga disengaja untuk melemahkan mandat UNIFIL sebagaimana diatur dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 terkait gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah.

Atas kejadian ini, Indonesia mendesak dilakukannya penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan, serta meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengawal hasilnya.

Pemerintah juga menyoroti bahwa meningkatnya ketegangan dipicu oleh serangan berulang militer Israel ke wilayah Lebanon, yang dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara tersebut.

Selain itu, Indonesia menegaskan solidaritasnya kepada pemerintah dan rakyat Lebanon di tengah situasi yang semakin memanas.

"Serangan-serangan ini mencerminkan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional dan mungkin merupakan bentuk kejahatan perang menurut hukum internasional," tuturnya.

Editor : Iwan Setiawan