Ratusan Warga Geruduk DPRD Purwakarta, Jalan dan Jembatan Rusak Jadi Sorotan

PURWAKARTA, iNewsPurwakarta.id - Ratusan warga Perum Bukit Residen, Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Purwakarta, Jumat (3/7/2026). Mereka menuntut pemerintah daerah dan pengembang segera menyelesaikan berbagai persoalan yang selama bertahun-tahun belum mendapat kepastian, terutama pembangunan kembali Jembatan Ciherang yang rusak sejak akhir 2022.

Dalam audiensi yang dihadiri perwakilan 186 warga tersebut, masyarakat juga menyampaikan tuntutan pengembalian dana swadaya yang digunakan untuk memperbaiki jalan lingkungan, percepatan penyerahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum), serta penyelesaian persoalan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Baca Juga

Tanamkan Disiplin Lalulintas Sejak Dini, Polwan Purwakarta Gelar Police Goes To School

Ketua Paguyuban Perum Bukit Residen, Bambang Irawan, mengaku bersyukur karena aspirasi warga akhirnya mendapat respons dari DPRD. Menurutnya, pihak developer telah menyatakan kesediaan mengembalikan dana swadaya masyarakat sekaligus melanjutkan proses penyerahan fasos dan fasum kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

"Alhamdulillah surat audiensi yang kami kirim direspons dengan baik. Developer juga sudah menyatakan siap mengembalikan dana swadaya masyarakat. Kemudian terkait fasos dan fasum juga akan diproses untuk diserahkan kepada pemerintah daerah," ujar Bambang.

Kabar yang paling ditunggu warga, lanjut Bambang, adalah adanya target pembangunan Jembatan Ciherang yang direncanakan dimulai pada akhir 2026.

Baca Juga

Warga Jatiluhur Geger, Babi Hutan Masuk ke Dalam Rumah Warga

"Ini menjadi titik terang bagi warga kami. Mudah-mudahan pembangunan benar-benar terealisasi sesuai rencana," katanya.

Sejak jembatan tersebut rusak akibat bencana pada akhir 2022, warga kehilangan akses utama bagi kendaraan roda empat. Akibatnya, mereka harus memutar hingga sekitar 40 menit setiap kali beraktivitas.

Menurut Bambang, kondisi tersebut tidak hanya menambah waktu tempuh dan biaya transportasi, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan warga saat terjadi kondisi darurat.

Baca Juga

Diduga Sopir Ngantuk, Truk Besar Tabrak Truk Kecil di Res Area Tol Purbaleunyi Kilometer 88, 1 Tewas

"Kalau ada warga yang sakit atau terjadi kebakaran, kami khawatir penanganannya terlambat karena kendaraan harus memutar. Padahal sebelumnya rumah sakit bisa ditempuh lima menit dan mobil pemadam sekitar sepuluh menit," ujarnya.

Selain meminta pembangunan jembatan dipercepat, warga juga berharap dana swadaya yang telah mereka keluarkan segera dikembalikan.

"Kami berharap kalau bisa akhir bulan ini dana masyarakat sudah dikembalikan. Kami bersama RT, RW, dan paguyuban akan terus mengawal kesepakatan ini," tegasnya.

Baca Juga

Emak-emak Gendong Balita Gasak Uang di Laci Toko Terekam CCTV

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta, Sri Puji Utami, mengatakan persoalan utama yang disampaikan warga adalah buruknya kondisi jalan lingkungan serta terputusnya akses kendaraan roda empat akibat rusaknya Jembatan Ciherang.

Menurutnya, DPRD juga menyoroti penggunaan dana swadaya masyarakat untuk membangun jalan lingkungan yang seharusnya menjadi tanggung jawab developer.

"Kami menilai pembangunan jalan lingkungan merupakan kewajiban developer, bukan dibebankan kepada masyarakat terlebih dahulu," katanya.

Baca Juga

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid 19 Pasca Lebaran, Polisi Kembali Gencarkan Vaksinasi Covid-19

Sri Puji menjelaskan, pemerintah daerah belum dapat menggunakan APBD untuk memperbaiki jalan lingkungan karena proses penyerahan fasos dan fasum dari developer kepada pemerintah daerah belum selesai.

DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Purwakarta, lanjutnya, telah mengusulkan pembangunan Jembatan Ciherang dan Jembatan Jatimulya kepada Kementerian Pekerjaan Umum dengan nilai anggaran masing-masing sekitar Rp13 miliar dan Rp14 miliar.

"Kami berharap seluruh proses administrasi aset segera selesai sehingga pembangunan Jembatan Ciherang dapat segera direalisasikan. Ini menyangkut keselamatan masyarakat, akses layanan kesehatan, hingga aktivitas ekonomi warga," pungkasnya.***

Editor : Iwan Setiawan