Imayana, perwakilan kader Posyandu dari Desa Anjun mengeluhkan tentang insentif. “Saya sering dengar pernyataan di media massa kalau kader posyandu adalah ujung tombak pelayanan bagi ibu dan balita. Sayangnya, ini tidak sejalan dengan perhatian pemerintah kepada kami. Selama ini, tidak ada kepastian insentif bagi kami. Jikapun ada, itu yang ngasih kepala desa," keluhnya.
Menanggapi keluhan Ima, Abang Ijo berjanji jika memimpin Purwakarta, insentif bagi para kader posyandu harus teralokasi dalam APBD. Jikapun masih kurang, Abang Ijo akan mencari cara bagaimana agar ini terwujud.
“Salah satunya adalah menggunakan CSR dari berbagai usaha yang saya kelola, yang saya miliki. Saya rasa mereka yang mempunyai pabrik dan menjalankan usaha di Purwakarta, dapat saya kumpulkan untuk membicarakan hal ini," bebernya.
Cerita menarik juga dituturkan oleh peserta, Ratih, lader Posyandu dari Desa Citeko. Dia mengeluhkan bahwa sebetulnya permasalahan kader posyandu ini sama seperti masalah masyarakat desa yang minim keterampilan dan minim akses ke dunia kerja. Ujungnya pada penghasilan sehari-hari yang tak menentu.
Perempuan yang telah 7 tahun menjadi kader Posyandu ini meminta kepada Abang Ijo Hapidin untuk membuat terobosan agar masyarakat di desa naik kesejahteraannya.
Editor : Iwan Setiawan
Artikel Terkait
