[OPINI]: Lembaga Praperadilan Belum Mencerminkan Azas Peradilan yang Cepat, Sederhana dan Murah

a. sah atau tidaknya Upaya Paksa; 

b. sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan; 

c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi; dan/atau

d. terjadi penyiksaan atau kekerasan selama proses pelaksanaan Upaya Paksa.

Adapun upaya paksa adalah tindakan penyidik untuk menjalankan fungsi penyidikan. Upaya paksa bertujuan untuk melaksanakan perintah dari undang-undang. Ini diatur dalam pasal 84 RKUHAP.

Bentuk Upaya Paksa meliputi:

a. Penetapan Tersangka;

b. Penangkapan;

c. Penahanan;

d. Penggeledahan;

e. Penyitaan;

f. Penyadapan;

g. pemeriksaan surat;

h. larangan bagi Tersangka untuk keluar wilayah Indonesia.

Pasal 25 Ayat (2) RKUHAP Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:

a. tidak terdapat cukup alat bukti;

b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;

c. Penyidikan dihentikan demi hukum;

d. perkara tindak pidana yang Penyidikannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak dimulainya Penyidikan;

e. terdapat Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Tersangka atas perkara yang sama;

f. kedaluwarsa;

g. Tersangka meninggal dunia;

h. ditariknya Pengaduan pada tindak pidana aduan; atau

i. tercapainya penyelesaian perkara di luar pengadilan

Pasal 67 Ayat (2) RKUHAP Gugurnya kewenangan Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika:

a. Penuntutan dihentikan demi hukum; 

b. terdapat Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Terdakwa atas perkara yang sama;

c. kedaluwarsa;

d. Terdakwa meninggal dunia;

e. ditariknya Pengaduan bagi tindak pidana aduan;

f. Terdakwa membayar maksimum pidana denda atas tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II; 

g. Terdakwa membayar maksimum pidana denda kategori IV atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;

h. tercapainya penyelesaian perkara melalui Mekanisme Keadilan Restoratif; atau

i. diberikannya amnesti atau abolisi.

Objek praperadilan selanjutnya adalah terjadi penyiksaan atau kekerasan selama proses pelaksanaan upaya paksa.

Penyidik hal melakukan penyidian untuk membuat terang suatu tindak pidana guna menemukan tersangka, tidak digunakan aksi kekerasan fisik atau penyiksaan terhadap tersangka.

Penyidik harus bisa menemukan unsur kesalahan bukan mencari kesalahan seorang tersangka.

Ada adagium “Lebih baik tidak menjadikan seorang tersangka kepada orang yang bersalah dari pada menjadikan tersangka terhadap orang yang tidak bersalah “

Dalam Pasal 151 Ayat (2) RKUHAP Permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa yang diajukan oleh Tersangka, Keluarga Tersangka atau Advokatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

Hemat penulis, permohonan praperadilan terhadap upaya paksa hanya bisa sekali merupakan kepastian hukum yang benar kita junjung tinggi, peradilan cepat  dan biaya murah.

Kita lihat dalam pasal Pasal 155 Ayat (1) Terhadap putusan praperadilan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 sampai dengan Pasal 153 tidak dapat dimintakan banding.

Editor : Iwan Setiawan