PURWAKARTA, iNewsPurwakarta.id - Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mewajibkan penyerahan ijazah kepada siswa tanpa mempertimbangkan aspek finansial sekolah swasta menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Kebijakan ini dinilai berpotensi mengancam eksistensi sekolah swasta yang masih banyak bergantung pada sumbangan masyarakat.
Dzikri Abazis Subekti, Pengurus Ansor Jawa Barat Bidang Politik, Kerjasama, dan Pengembangan Organisasi, yang juga seorang pengajar di salah satu sekolah swasta di Purwakarta, menilai kebijakan tersebut kurang mempertimbangkan dampaknya terhadap sekolah swasta.
"Kami memahami bahwa pendidikan adalah hak semua anak, tetapi kebijakan ini perlu dikaji ulang agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi sekolah-sekolah swasta yang masih bertahan dengan dukungan masyarakat," ujarnya Dzikri kepada awak media, Sabtu 8 Maret 2025.
Menurut Dzikri Sekolah swasta di Jawa Barat selama ini menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan keuangan. Banyak di antara mereka yang bertahan berkat kontribusi orang tua murid dan donatur.
Dengan adanya kebijakan ini, yang mewajibkan sekolah untuk menyerahkan ijazah tanpa ada kepastian mekanisme kompensasi finansial bagi sekolah swasta, mereka berpotensi mengalami kesulitan untuk terus berkembang.
Dzikri juga menyoroti kurangnya keterlibatan para pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan ini.
"Kebijakan semacam ini seharusnya dibuat dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk sekolah swasta yang akan terdampak secara langsung. Diskusi dengan para pemangku kepentingan, seperti yayasan pendidikan swasta, orang tua murid, dan organisasi pendidikan, sangat diperlukan sebelum kebijakan diterapkan," tambahnya.
Ia berharap pemerintah daerah, khususnya Gubernur Jawa Barat, lebih bijak dalam membuat kebijakan yang menyangkut dunia pendidikan. Pendidikan yang inklusif dan berkeadilan tidak hanya berkutat pada akses, tetapi juga keberlanjutan sekolah-sekolah yang telah berkontribusi dalam mencerdaskan bangsa.
"Kami tidak menolak kebijakan yang berpihak pada siswa, tetapi perlu ada solusi yang tidak mengorbankan sekolah swasta. Jika tidak, sekolah swasta akan semakin tertinggal, dan pada akhirnya, masyarakat juga yang dirugikan," pungkas Dzikri.
Kritik ini menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk lebih terbuka dalam menyusun kebijakan pendidikan agar tidak justru menciptakan kesenjangan baru dalam dunia pendidikan di Jawa Barat. ***
Editor : Iwan Setiawan
Artikel Terkait
