Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Lutfhi Bamala justru mengarahkan wartawan untuk bertanya ke Komisi 2 DPRD yang membidangi urusan tersebut.
“Itu ranah Komisi 2, ketuanya Bu Devi,” ucap Lutfhi, Rabu (23/7/2025).
Sayangnya, Ketua Komisi 2 DPRD Purwakarta, Devi Mutiara Sari, tidak merespons saat dihubungi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dirilis BPK, ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp230,8 juta terkait penggunaan pendapatan sewa Rusunawa selama tahun anggaran 2023. Dana tersebut digunakan untuk keperluan operasional, namun tidak didukung bukti pengeluaran yang lengkap.
Pendapatan dari sewa Rusunawa mencapai Rp147 juta dari Tower 1 dan Rp135 juta dari Tower 2. Dana ini digunakan untuk membayar listrik, keamanan, asuransi, hingga retribusi sampah. Namun pencatatan keuangan yang dilakukan oleh petugas hanya sebagian, bahkan di Tower 1 hanya ada data hingga Maret 2023.
Editor : Iwan Setiawan
Artikel Terkait
