PURWAKARTA, iNewsPurwakarta.id - Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein atau Om Zein meminta pembangunan pusat data (data center) berbasis kecerdasan buatan (AI) milik BDx di kawasan Waduk Jatiluhur tidak dilanjutkan sebelum seluruh persyaratan lingkungan dan perizinan diselesaikan.
Salah satu persyaratan yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Purwakarta adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Om Zein menegaskan, dokumen AMDAL harus terlebih dahulu dikaji untuk mengetahui dampak pembangunan maupun operasional pusat data tersebut terhadap lingkungan sekitar.
Menurutnya, Pemkab Purwakarta saat ini masih menunggu konsultan AMDAL dari pihak BDx untuk melakukan pembahasan dokumen tersebut.
"AMDAL-nya urusin dulu. Setelah AMDAL-nya diurusin, PBG-nya urusin. Kita bisa kelihatan bahwa itu dampaknya serius atau tidak nanti dari pembahasan AMDAL. Karena AMDAL-nya belum dibahas, jadi kita masih nunggu konsultan AMDAL yang dari BDx," kata Binzein kepada wartawan di lingkungan Pemkab Purwakarta, Rabu (30/9/2026).
Selain AMDAL, pembangunan pusat data tersebut juga membutuhkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kedua persyaratan tersebut dinilai menjadi tahapan penting sebelum pemerintah menentukan langkah lebih lanjut terkait pembangunan.
Di sisi lain, Om Zein mengungkapkan bahwa investasi BDx di Purwakarta berpotensi memberikan manfaat bagi daerah.
Ia menyebut, berdasarkan informasi yang diterimanya secara lisan, nilai investasi untuk satu gedung pusat data tersebut mencapai sekitar Rp3,5 triliun.
"Investasinya yang saya tahu ya informasi yang dari lisan bukan tertulis, itu satu gedung saja Rp3,5 triliun," ujarnya.
Meski pembangunan masih harus memenuhi sejumlah persyaratan, Om Zein menilai masuknya investasi berskala besar tetap berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi Kabupaten Purwakarta.
"Adanya BDx ini ya, pasti tentunya bermanfaat karena berinvestasi di sini. Sedikit banyaknya orang berinvestasi itu akan ada manfaatnya," kata dia.
Selain perizinan dan dampak lingkungan, kebutuhan air untuk mendukung operasional pusat data BDx juga menjadi perhatian.
Om Zein meminta persoalan tersebut dikonfirmasi kepada Perum Jasa Tirta (PJT) II sebagai pihak yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air di kawasan Waduk Jatiluhur.
"Untuk konsumsi air, itu kan tanyanya ke sana, ke PJT. Kan yang punya airnya PJT," ucapnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghentikan sementara pembangunan pusat data AI BDx di kawasan Jatiluhur setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan inspeksi mendadak pada Senin (28/9/2026).
Penghentian sementara tersebut dilakukan karena sejumlah persyaratan pembangunan, termasuk AMDAL dan PBG, belum tuntas.
Editor : Iwan Setiawan
Artikel Terkait
