Koral KNPI Purwakarta: Soal PDAM Gapura Tirta Rahayu, DPRD Tutup Mata

PURWAKARTA, iNewsPurwakarta.id - Pelaksanaan mutasi dan promosi pegawai Perumda (PDAM) Gapura Tirta Rahayu Purwakarta masih menjadi sorotan publik.
Zaenal Abidin, salah satu pengurus Korp Alumni (Koral) KNPI Purwakarta mengatakan, karut larut di tubuh Gapura Tirta Rahayu, tak membuat lembaga legislatif bergeming.
Zaenal menilai selama ini DPRD Purwakarta terkesan tutup mata atas persoalan-persoalan yang membelit perusahaan milik Pemkab Purwakarta ini.
Dikatan Zaenal, dewan semestinya proaktif dalam menangani permasalahan yang terjadi di PDAM. Sebuah perumda, setiap tahun diberi suntikan dana dalam jumlah yang tak main-main.
"Suntikan dana seharusnya bisa membuat PDAM lebih maju, baik secara kuantitas maupun kualitas. Namun saya amati, pihak dewan seolah tutup mata untuk semua itu," ujar Zaenal, Sabtu, (20/5/2023).
Dia melanjutkan, andaipun dewan telah menangani masalah yang ada di PDAM, belum menyentuh kepada substansislnya.
"Atau memang ada unsur pembiaran? Padahal itu adalah tugas dewan dalam melakukan pengawasan melalui komisi atau fraksi. Selama ini komisi dan fraksi nyaris tak berfungsi," imbuhnya.
Di lain pihak, kata Zaenal, seharusnya bupati selaku Kuasa Pemegang Modal (KPM) bertanggung jawab atas persoalan PDAM.
"Bupati terkesan tidak berdaya, oleh sebuah kekuatan lain yang afa di internal PDAM," tandas Zaenal.
"Seharusnya Bupati melakukan kajian melalui Dewan Pengawas (Dewas). Namun kelihatannya perangkat ini pun lemas. Tak memiliki keberanian dan ketegasan," imbuhnya.
Zaenal menyarankan,
sebaiknya Bupati menghentikan bantuan keuangan kepada Gapura Tirta Rahayu, jika tidak membawa hasil yg baik dan malah menciptakan pemborosan anggaran.
Sebelumnya, Dewas Perumda Gapura Tirta Rahayu menegaskan bahwa mutasi dan rotasi pegawai di perusahaan ini belum menjadi kebutuhan yang mendesak.
Dewas berpendapat, ada hal lain yang lebih urgen dari pada mutasi pegawai. Yakni, fokus pada perbaikan instalasi yang mengakibatkan distribusi air kepada pelanggan menjadi tersendat.
Hal lain yang menjadi perhatian Dewas adalah meninjau peraturan perusahaan, utamanya yang menyangkut bidang kepegawaian.***
Editor : Iwan Setiawan