Buntut Mutasi dan Promosi Pegawai, DPRD Akan Panggil Direksi Gapura Tirta Rahayu Purwakarta

PURWAKARTA, iNewsPurwakarta.id - Komisi II DPRD Purwakarta berencana memanggil jajaran direksi Perumda (PDAM) Gapura Tirta Rahayu Purwakarta, pekan depan.

Pemanggilan berkaitan dengan adanya mutasi dan promosi pegawai yang dinilai menyalahi mekanisme.

Baca Juga

Soal Pilkada Purwakarta, Luthfi Bamala: Sudah Dibahas di DPP Partai NasDem

Rencana memanggil direksi Gapura Tirta Rahayu, ditegaskan Alaikassalam, anggota Komisi II DPRD Purwakarta.

"Selain direksi, rencananya kami juga akan meminta staf ahli, Dewas, dan KPM untuk hadir nanti. Tujuannya untuk meminta penjelasan ikhwal mutasi dan promosi pegawai yang belum lama ini dilaksanakan," terang Alaikassalam, Sabtu (20/5/2023).

Dia berharap, dalam pertemuan nanti pihaknya memperoleh penjelasan yang komprehensif tentang alasan dilakukannya mutasi pegawai.

Baca Juga

Minta Penambahan Kuota Formasi, Ratusan Guru Honorer Geruduk Gedung DPRD Purwakarta

Sebelumnya, Alaikassalam mengaku sudah berkomunikasi dengan jajaran direksi Gapura Tirta Rahayu.

"Tapi penjelasan lebih lengkap disampaikan pada saat pertemuan nanti," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya,  Zaenal Abidin, salah satu pengurus Korp Alumni (Koral) KNPI Purwakarta menilai karut larut di tubuh Gapura Tirta Rahayu, tak membuat lembaga legislatif bergeming.

Baca Juga

Pileg Purwakarta, Gerindra Memimpin, Golkar dan Nasdem Bersaing Ketat

Zaenal menilai selama ini DPRD Purwakarta terkesan tutup mata atas persoalan-persoalan yang membelit perusahaan milik Pemkab Purwakarta ini.

Dewan semestinya proaktif dalam menangani permasalahan yang  terjadi di PDAM. Sebuah perumda, setiap tahun diberi suntikan dana dalam jumlah yang tak main-main.

"Suntikan dana seharusnya bisa membuat PDAM  lebih maju,  baik secara kuantitas maupun kualitas. Namun saya amati, pihak dewan seolah tutup mata untuk semua itu," ujar Zaenal, Sabtu, (20/5/2023).

Baca Juga

Ratusan Polisi Amankan Rapat Paripurna Hari Jadi Purwakarta ke-192 dan Kabupaten Purwakarta ke-55

Dia melanjutkan, andaipun dewan telah  menangani masalah yang ada di PDAM, belum menyentuh kepada   substansinya.

"Atau memang ada unsur pembiaran? Padahal itu adalah tugas dewan dalam melakukan pengawasan melalui komisi atau fraksi.  Selama ini komisi dan fraksi nyaris tak berfungsi," kata Zaenal.***

Editor : Iwan Setiawan