Ada Skenario di Balik Desakan agar Dedi Mulyadi dan Maulana Akbar Dipecat secara Tidak Hormat?

Sapei juga menyayangkan sejumlah Ketua PK yang tampaknya mau dimanfaatkan oleh pihak lain.

Baca Juga

Anne Ratna Mustika Tegaskan Tetap Akan ‘Nyabup’ di Pilkada Purwakarta 2024

"Padahal PK itu di bawah naungan DPD. Mestinya instruksinya selalu ada di Ketua DPD. Dengan berbuat begitu berarti para oknum Ketua PK telah melanggar kode etik partai," tandas Sapei.

Diberitakan sebelumnya, mayoritas PD dan PK Partai Golkar Purwakarta mendesak agar Dedi Mulyadi dan Maulana Akbar dipecat secara tidak hormat.***

Editor : Iwan Setiawan