Mantan Ketua KPU Purwakarta Ditangkap Polisi, Diduga Lakukan Aksi Tipu-tipu

PURWAKARTA, iNewsPurwakarta.id - Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, AIF (39) ditangkap petugas Satreskrim Polres Purwakarta. 

AiF ditangkap lantaran diduga melakukan penipuan dengan modus akan memberikan proyek pekerjaan Insfratuktur yang bersumber dari hibah bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat. 

Baca Juga

Tanamkan Disiplin Lalulintas Sejak Dini, Polwan Purwakarta Gelar Police Goes To School

Kapolres Purwakarta, AKBP Edwar Zulkarnain membenarkan ikhwal penangkapan mantan Ketua KPU Purwakarta tersebut. 

"Benar, mantan Ketua KPU Purwakarta telah kita tetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Tersangka ditangkap pada Jumat, 24 November 2023, di wilayah Kabupaten Purwakarta," ucap Edwar, kepada awak media, Sabtu (2/12/2023).

Dia menjelaskan, AIF dilakukan penangkapan setelah sebelumnya dilakukan pemanggilan pemeriksaan sebagai tersangka. Kemudian dilakukan penahanan di rumah tahanan Mapolres Purwakarta. 

Baca Juga

Warga Jatiluhur Geger, Babi Hutan Masuk ke Dalam Rumah Warga

"Kini tersangka sudah kami tahan di Rutan Polres Purwakarta sejak Jumat, 24 November 2023. AIF ditetapkan tersangka berdasarkan laporan dugaan penipuan dari Manonggor Nababan, pada 09 Juni 2023 silam," ungkap Edwar. 

Untuk modusnya, kata Edwar, tersangka menawarkan kepada korban untuk menjadi investor dalam proyek Infrastruktur desa yang bersumber dari bantuan keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021.

"Kemudian, korban dalam hal ini pelapor tertarik untuk melakukan kerjasama dan menyerahkan uang secara bertahap melalui transfer dan tunai kepada tersangka sebesar Rp. 1,75 milyar," bebernya. 

Baca Juga

Diduga Sopir Ngantuk, Truk Besar Tabrak Truk Kecil di Res Area Tol Purbaleunyi Kilometer 88, 1 Tewas

Namun, Edwar melanjutkan, setelah korban menyerahkan uang kepada tersangka, proyek yang dijanjikan tersebut tidak terlaksana dan tidak ada dalam anggaran program kegiatan di Provinsi Jawa Barat.

"Uang total Rp 1,75 milyar tersebut sebagai uang pengikat biar diberi proyek dan biaya operasional tersangka. Sementara fokus kami adalah melakukan penyidikan apakah ada tersangka lain," ungkap Edwar. (**)

Editor : Iwan Setiawan