Bawaslu Purwakarta: Siapapun yang Terlibat Politik Uang pada Pilkada 2024 Bisa Dipenjara

PURWAKARTA, iNewsPurwakarta.id - Selain kepala desa dan ASN, siapapun yang terlibat politik uang pada Pilkada 2024 bisa kena sanksi pidana.

Ancamannya pun bukan main-main, baik menerima maupun memberi bisa dikenakan sanksi pidana salah satunya dipenjara minimal 36 bulan.

Baca Juga

Pasca Ditertibkan oleh KPU dan Tim Gabungan, Jelang Hari H Pilkada 2024 Purwakarta Bersih dari APK

Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Purwakarta, Budi Hidayat dalam keterangannya, Senin (25/11/2024).

"Ya, Itu berlaku buat siapapun, terlibat politik uang bisa dipenjara, penjara minimal 36 bulan, maksimal 72 bulan (6 tahun),” ujar Budi.

Budi Hidayat melanjutkan, sanksi lainnya juga bakal dikenakan denda, minimal Rp200 juta, maksimal Rp1 miliar. Maka dari itu masyarakat Kabupaten Purwakarta diminta jangan tergiur politik uang dan berhati-hati dengan praktik politik uang, terlebih di masa tenang saat ini.

“Subjek hukumnya ini setiap orang, baik pemberi maupun penerima," ujarnya.

Adapun terkait larangan mengenai politik uang tersebut tercantum dalam Pasal 187 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dimana Penerima dan pemberi akan dikenakan sanksi.

“Kami bakal menindak tegas jika ditemukan praktik politik uang, pembagian voucher, tebus murah minyak goreng, maupun sembako, dan sebagainya,” ujarnya.

Baca Juga

Jelang Hari H Pilkada 2024, Paslon YAKIN akan Ciptakan Purwakarta SAE

Terakhir, Budi Hidayat mengajak masyarakat Purwakarta agar dapat secara sukarela memilih paslon yang diyakini sebagai pilihan terbaik. ***

Editor : Iwan Setiawan