Dewan Pendidikan Tanggapi Kebijakan Bupati Purwakarta Terkait Program Pendidikan di Barak Militer

Baca Juga

Pendidikan Siswa Nakal di Barak Militer, Wakil Ketua DPRD Purwakarta: Jika Tak Efektif, Hentikan!

Menurut Ajat, masalah kenakalan pelajar seperti tawuran dan penganiayaan sudah masuk kategori kejahatan, bukan sekadar pelanggaran remaja. “Ini menjadi tanggung jawab bersama, yakni masyarakat, pemerintah, dan sekolah,” tegasnya.

Ia juga menyoroti kompleksnya permasalahan, mulai dari kurangnya pengawasan orang tua, minimnya komunikasi antara guru dan wali murid, hingga keteladanan elit yang buruk. “Jika para elit bertengkar di media, di akar rumput justru terjadi perkelahian fisik,” ucapnya.

Sebelumnya, Purwakarta menjadi daerah pertama di Jawa Barat yang menjalankan program ini, sesuai arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Sebanyak 40 siswa SMP dari berbagai sekolah resmi mengikuti pelatihan di Markas Resimen Armed 1/Sthira Yudha/1 Kostrad, Jalan Raya Sadang-Subang.

Baca Juga

Siswa Bermasalah di Purwakarta Dimasukkan ke Barak Militer, Praktisi Hukum: Belum Emergency!

Peluncuran program ini dihadiri langsung oleh Gubernur Dedi Mulyadi dan Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, yang turut mendampingi para siswa beserta orang tua mereka.

"Kita mulai pendidikan militer, diawali dari Kabupaten Purwakarta," kata Dedi Mulyadi. Program ini direncanakan berjalan minimal enam bulan dan dapat diperpanjang hingga satu tahun, tergantung perkembangan peserta.

Dedi menegaskan bahwa tujuan program bukan untuk menghukum, melainkan membentuk mental dan kedisiplinan. "Semoga mereka bisa berubah, menjadi anak yang lebih baik, tidak melawan orang tua, dan tidak nakal lagi," harapnya.

Editor : Iwan Setiawan