Pimpinan Ponpes Kecam Wacana Vasektomi Jadi Syarat Bansos: Kebijakan 'Ngaco' dan Menentang Agama

PURWAKARTA, iNewsPurwakarta.id — Rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mewacanakan vasektomi sebagai salah satu syarat penerima bantuan sosial (bansos) menuai kritik keras dari kalangan ulama. Asep Saepudin, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda Assa'adah Cibingbin, Purwakarta, Jawa Barat, menyebut gagasan tersebut sebagai kebijakan yang keliru, tidak berdasar, dan bertentangan dengan nilai-nilai agama maupun regulasi nasional.

"Vasektomi dijadikan syarat penerima bansos adalah kebijakan yang 'ngaco'. Pemerintah pusat sudah memiliki regulasi yang jelas terkait penyaluran bansos, termasuk kriteria penerimanya seperti ibu hamil dan penyandang disabilitas," tegas Asep saat memberikan pernyataan, Kamis (8/5/2025).

Baca Juga

Tanamkan Disiplin Lalulintas Sejak Dini, Polwan Purwakarta Gelar Police Goes To School

Ia menilai, kebijakan seperti itu tidak hanya berpotensi melanggar aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat, tetapi juga bertentangan dengan prinsip dasar dalam ajaran Islam terkait pemberian bantuan.

"Bansos itu bukan untuk mengubah status sosial seseorang, tapi merupakan kewajiban negara terhadap warga miskin. Dalam Islam pun zakat dan sedekah diberikan bukan untuk menjadikan orang miskin jadi kaya, tapi sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Soal perubahan status, itu hak prerogatif Allah SWT," ujarnya.

Asep juga menyentil Dedi Mulyadi secara langsung, memperingatkan agar tidak bersikap arogan dalam mengambil kebijakan publik.

Baca Juga

Warga Jatiluhur Geger, Babi Hutan Masuk ke Dalam Rumah Warga

"Sebagai gubernur, jangan sombong. Nabi Sulaiman saja dengan seluruh kekuasaannya tidak mampu memberi makan semua makhluk. Masakannya habis dimakan seekor ikan. Jadi jangan merasa paling mampu menyelesaikan segalanya dengan pendekatan yang sembrono," sindirnya.

Editor : Iwan Setiawan